Dana BOS Dinilai Tak Membantu Siswa Miskin, Kenaikan Uang Sekolah di SMK Farmasi Arjuna Laguboti Dikeluhkan

  • Bagikan

Tobasa, BatakToday –

Meskipun pemerintah telah mengucurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam jumlah besar ke seluruh sekolah dasar hingga menengah, namun berbagai jenis pungutan yang dibebankan kepada siswa tak kunjung meringankan beban orangtua siswa, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Kucuran Dana BOS untuk siswa SMK untuk tahun 2015 sebesar Rp 1.200.000 per siswa per tahun, namun kebijakan pemerintah itu sepertinya tidak memberi dampak apa-apa bagi siswa SMK Swasta Farmasi Arjuna Laguboti yang didirikan Dr Midian Sirait itu, karena yang terjadi justru kenaikan uang sekolah maupun uang praktikum. Pengelola SMK Arjuna juga tidak menerapkan kebijakan pemberian keringanan uang sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Orangtua siswa melalui Komite Sekolah tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Dana BOS maupun tentang kenaikan uang sekolah. “Kami selaku orangtua siswa merasa keberatan dengan kenaikan biaya yang dibuat sekolah, padahal sebelumnya orang tua siswa tidak pernah diberitahukan dan diundang, tiba-tiba uang sekolah sudah dinaikkan,” kata Tetty Pardede, orang tua salah satu siswa SMK Swasta Farmasi Arjuna Laguboti, kepada BatakToday di Balige belum lama ini.

Orangtua siswa yang berdomisili di Balige ini mengatakan, beban yang dia tanggung untuk biaya sekolah anaknya di SMK Swasta Farmasi Arjuna sungguh memberatkan, dan tidak ada keringanan atau semacam dispensasi yang diberikan sekolah kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Apa artinya Dana BOS itu? Jadi dikemanakan Dana BOS itu? Padahal Dana BOS itu tujuannya ‘kan untuk meringankan beban dalam membiayai sekolah bagi orangtua miskin seperti kami ini,” sergah ibu yang telah menjanda ini.

Ibu empat anak ini membeberkan, kewajiban uang sekolah di SMK Swasta Farmasi Arjuna  Laguboti  untuk Tahun Pelajaran 2015/2016 justru mengalami kenaikan. Dikatakannya, uang SPP yang sebelumnya dibayar setiap bulannya sebesar Rp 225.000 naik menjadi Rp 235.000, sedang uang praktikum naik dari Rp 500.000 per tahun menjadi Rp 600.000. Tetty Pardede menjelaskan bahwa kenaikan uang sekolah itu tidak diawali dengan pemberitahuan atau rapat dengan orangtua siswa.

Orang tua siswa ini juga mengaku sudah pernah mempertanyakan langsung kepada Kepala Sekolah SMK Kejuruan Farmasi terkait kenaikan uang sekolah tersebut. Kepala Sekolah menjelaskan bahwa pihak sekolah telah memberikan kompensasi keringanan uang sekolah sebesar Rp 150 ribu.

Pemberian uang sebesar Rp 150.000 per siswa yang diambil dari Dana BOS itu, dinilai Tetty Pardede hanya sebagai modus untuk mengelabui orangtua siswa. “Uang SPP yang harus kami bayar kan sebesar Rp 235.000 per bulan. Jadi dipotonglah Rp 150.000, sehingga kami hanya membayar Rp 85.000 saja. Tapi itu berlaku hanya sebulan saja. Seterusnya tetap kami bayar full (bayar penuh, red),” kata Tetty Pardede.

Terpisah, Kepala Sekolah SMK Swasta Farmasi Arjuna Laguboti, Marisi Marbun, ketika dikonfirmasi belum lama ini mengaku ada kenaikan uang sekolah (SPP) dan uang praktikum di sekolah dengan siswa berjumlah 407 orang itu. Pensiunan PNS berprofesi apoteker itu mengakui kenaikan uang sekolah itu tidak diawali dengan pemberitahuan atau rapat dengan orangtua siswa. Marisi Marbun beralasan, rapat tidak sempat dilakukan karena pengambilan keputusan kenaikan uang sekolah dilakukan pada libur lebaran yang lalu. “Makanya sejak tanggal 22 Juli 2015 pihak sekolah telah mengundang orang tua siswa untuk datang satu per satu, untuk memberitahukan kenaikan uang sekolah,” tandas Kepala Sekolah yang baru menjabat enam bulan itu.

Marisi Marbun mengaku tidak bisa berbuat banyak di sekolah itu karena segala kebijakan ditentukan oleh yayasan, termasuk penggunaan Dana BOS.

Marisi Marbun juga menjelaskan, selama ada kucuran Dana BOS di sekolah SMK Swasta Farmasi Arjuna Laguboti, tidak ada kebijakan untuk memberikan keringanan uang sekolah maupun kewajiban lainnya kepada siswa yang kurang mampu. Segala biaya pendidikan yang dibebankan sama rata kepada seluruh siswa.

Kepala Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir, Mangipul Purba, ketika dikonfirmasi belum lama ini mengatakan kenaikan uang sekolah di SMK Farmasi Arjuna Laguboti tidak pernah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Tobasa.

“Tunggulah ya, akan kami panggil dulu kepala sekolahnya, biar kami pertanyakan semuanya,” kata Mangipul Purba, seraya mengatakan bahwa dia kurang paham betul bagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SLTA.

Tidak Mempedomani Juknis Dana BOS SMK

Jaimin Manurung, pemerhati pendidikan di Tobasa (23/9), kepada BatakTodaya mengatakan bahwa kebijakan pengelolaan Dana BOS di SMK Swasta Farmasi Arjuna Laguboti   telah melanggar Petunjuk Teknis Dana BOS SMK.

Menurut pensiunan PNS ini, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK tahun 2015 menyebutkan bahwa salah satu peranan Program BOS SMK adalah menyediakan sumber dana bagi sekolah untuk mencegah siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran sekolah dan biaya ekstrakulikuler sekolah.

Manurung menjelaskan, konsep education for all (pendidikan untuk semua, red) yang dianut saat ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap individu untuk mendapat layanan pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan potensi siswa. “Fakta membuktikan, sekolah bermutu didominasi oleh siswa dari keluarga mampu. Siswa miskin yang mempunyai minat dan potensi kurang mempunyai kesempatan belajar di sekolah bermutu sehingga berdampak menutup kesempatan bagi mereka untuk mengubah nasib dan status sosialnya. Peranan Program BOS SMK adalah untuk menanggulangi masalah itu, untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu dengan mewajibkan sekolah untuk memberikan keringanan biaya kepada siswa miskin,” urai Manurung dengan lugas.

“Pengelola SMK Arjuna seharusnya menerapkan subsidi silang sehingga kewajiban yang dibebankan kepada siswa tidak sama rata. Siswa miskin harus diberikan keringanan. Dan untuk penetapan kewajiban siswa, seharusnya pihak sekolah melakukan rapat dengan mengundang orangtua siswa,” ujar Manurung.

Jainir Manurung juga menyatakan keheranannya atas penjelasan kepala sekolah Marisi Marbun yang mengaku bahwa kebijakan penggunaan Dana BOS justru ditentukan oleh pihak yayasan. “Kepala sekolah yang bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan Dana BOS, bukan yayasan. Jelaskan itu kepada Ibu Marisi. Kasihan dia kalau ada apa-apa,” ujar Manurung menutup penjelasannya. (AP)

Keterangan Foto :

Kepala Sekolah SMK Swasta Farmasi Arjuna Laguboti, Marisi Marbun didampingi salah seorang guru, saat dikonfirmasi wartawan di ruangan tata usaha SMK Farmasi Arjuna Laguboti.

  • Bagikan