Pencopotan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai oleh Plh. Walikota Binjai Dinilai Melanggar Undang-Undang

  • Bagikan

Binjai, BatakToday

Pencopotan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai dr Melyani Bangun mengundang kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Melly Bangun yang yang adalah anak dari Saleh bangun, salah satu calon wali kota Binjai, dicopot oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai Elyusar Siregar saat ia menjadi pelaksana harian (Plh) Wali Kota Binjai. Pencopotan dilakukan ditengah memanasnya suhu politik menjelang pilkada 9 Desember.

Saat dikonfirmasi di rumah dinas Wali Kota Binjai, Kamis (1/10), Elyuzar Siregar berkilah, sebenarnya jabatan Melyani Bangun sebagai Plt Kadis Kesehatan adalah penunjukan Walikota Binjai 2010 – 2015 Idaham dengan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 800 – 484/K/2012.  “Beliau (Melyani Bangun, red) diangkat melalui SK Walikota saat itu (HM Idaham, red),” ujar Elyuzar.

Elyuzar tampak enggan melayani beberapa wartawan yang sudah menunggu kesempatan untuk mewawancarainya. “Coba kalian tanya langsung saja ke Inspektur saja. Dia yang lebih tahu masalah pencopotan dokter Melyani dan kembali menjadi Kabid Pelayanan Kesehatan Masyarakat,” ujar Elyuzar mengelak sambil menunjuk ke arah Zubaidah, Inspektur Kota Binjai.

Zubaidah menjelaskan, pencopotan Mely atas dasar temuan Inspektorat Sumut, yaitu karena di Dinas Kesehatan terdapat PNS yang pangkatnya lebih tinggi dari Mely. “Ada memang peraturannya cuman saya lupa. Dimana diatur PNS yang berpangkat lebih rendah tidak bisa memimpin bawahannya yang berpangkat lebih tinggi,” ucap Zubaidah menjelaskan.

Ketika BatakToday kembali mengkonfirmasi kenapa baru sekarang Mely dicopot padahal ia sudah hampir tiga tahun menjadi plt Kadis Kesehatan, Elyuzar menjelaskan bahwa soal penunjukan Mely sebenarnya sudah lama dipermasalahkan oleh Inspektorat Sumut. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada arahan walikota ketika itu. “Itu kan gaya si Idaham, dan ini cara saya menjadi Plh Wali Kota Binjai. Dengan diungkitnya kembalinya temuan tersebut maka ia saya kembalikan ke jabatan lamanya,” tukas Elyuzar dengan gaya menantang.

Pasca pencopotan Mely Bangun, Ikram Helmi, seorang sarjana hukum, kemudian ditunjuk menjadi Plt Kadis Kesehatan Kota Binjai.

Ketika BatakToday mencoba menanyakan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan Ikram Helmi, Zubaidah menjelaskan bahwa hal itu tidak masalah. “Tidak ada yang mengatur pengisi jabatan kadis kesehatan terapan ilmunya dokter atau tidak. Tapi yang pasti yang menjadi kadis tersebut itu harus berpangkat eselon dua,” jelas Zubaidah.

Elyuzar lebih lanjut menjelaskan, pencopotan Melyani Bangun dari jabatannya memang bertentangan dengan pasal 14 ayat (2) huruf A dan pasal 14 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, dengan adanya laporan yang disampaikan kepadanya, maka Elyuzar langsung mengembalikan Melyani ke jabatan lama sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan menerbitkan surat pemberitahuan.

Sesuai isi pasal dan ayat UU No 30 tahun 2014 yang disebutkan oleh Elyuzar, diatur bahwa tugas Plh Bupati/Walikota hanya terbatas pada pelaksanaan tugas rutin, dan tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.

Pada kesempatan lain, Sekretaris LSM KOMBE’Sius M Ilyas sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Elyuzar Siregar. Menurut Ilyas, pencopotan Melly terkesan dipaksakan, karena walaupun ada laporan perihal jabatan Plt. Kadis Kesehatan tersebut, tetapi Elyuzar dalam mengambil keputusan tetap tidak diperkenankan melakukan pelanggaran. Peraturan tetap harus ditegakkan. (lud)

Keterangan foto:

Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai, dr Melyani Bangun

  • Bagikan