DPRD Binjai Angkat Suara Soal Pencopotan Plt Kadis Kesehatan Kota Binjai

  • Bagikan

Binjai, BatakToday-

Pencopotan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai. Melyani Bangun disebut-sebut sebagai batu sandungan bagi kepemimpinan Pj Wali Kota Binjai Riadil Akhir Lubis. DPRD Kota Binjai akan menemui Pj Walikota Binjai, untuk membicarakan persoalan ini serta meminta agar surat pemberitahuan pemberhentian Melyani Bangun dicabut kembali.

“DPRD akan menyurati dan menemui Pj Walikota Binjai mengenai perbuatan Sekda dan Inspektur Kota Binjai yang dianggap telah melanggar UU,” jelas Jonita Agina Bangun, anggota DPRD Kota Binjai dari Partai Hanura. Permintaan tersebut dikarenakan adanya dugaan pelanggaran undang-undang dalam prose pencopotan Melyani Bangun. “Saya sangat heran dengan tindakan bapak sekda Binjai ini. Perbuatannya jelas melanggar undang-undang, sungguh berani pasang badan dalam situasi itu,” tuturnya.

Sumber BatakToday mengatakan, pencopotan yang dilakukan Sekretaris Daerah Kota Binjai Elyuzar Siregar saat ia menjabat Plh Walikota Binjai mengakibatkan  semua program yang sudah direncanakan oleh Dinas Kesehatan ketika dipimpin oleh Melyani Bangun untuk tahun berjalan tidak dapat berjalan karena Plt Kepala Dinas Kesehatan Ikram Nasution tidak ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota.

Hal ini dibenarkan Jonita. Menurutnya, siapapun tidak akan dapat mengambil keputusan di suatu SKPD apabila tidak memiliki SK dari Walikota. “Sementara Pak Ikram hanya memegang surat pemberitahuan saja,” terang Jonita.

Pencopotan Melyani Bangun terus menuai kritikan dari kalangan masyarakat Binjai. Alfan Arsyad warga Binjai Selatan kepada BatakToday mengatakan, kalau sudah melanggar peraturan dan undang-undang sebaiknya sekda copot saja, agar member efek jera bagi pejabat lainnya.

Di tempat terpisah, Seketaris LSM Kombesius M Ilyas menegaskan, sebagai pejabat publik, Elyuzar Siregar harus tunduk dan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang ada secara konsisten dan tidak boleh ada tebang pilih.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pencopotan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai Melyani Bangun mengundang kontroversi di tengah-tengah masyarakat kota Binjai. Melly Bangun yang yang adalah anak dari Saleh Bangun, salah satu calon wali kota Binjai, dicopot oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai Elyusar Siregar saat ia menjadi pelaksana harian (Plh) Wali Kota Binjai. Pencopotan dilakukan ditengah memanasnya suhu politik menjelang pilkada 9 Desember.

Elyuzar menjelaskan bahwa pencopotan Melyani Bangun dari jabatannya memang bertentangan dengan pasal 14 ayat (2) huruf A dan pasal 14 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, dengan adanya laporan yang disampaikan kepadanya, maka Elyuzar langsung mengembalikan Melyani ke jabatan lama sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan menerbitkan surat pemberitahuan.

UU No 30 tahun 2014 antara lain mengatur bahwa tugas Plh Bupati/Walikota hanya terbatas pada pelaksanaan tugas rutin, dan tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran. (lud)

Foto: Jonita Agina Bangun, anggota DPRD Kota Binjai dari Partai Hanura.

 Berita terkait:

  • Bagikan