“AMAN Tano Batak” Berkomitmen Perjuangkan Hutan Adat

  • Bagikan

Tobasa, BatakToday-

Sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak menyatakan komitmen mereka untuk terus memperjuangkan perlindungan dan pengakuan hutan adat di kawasan Toba Samosir, Sumatera Utara.

“Kebijakan politik secara nasional masih sangat jauh dari kepentingan masyarakat adat,” ungkap Ketua AMAN Tano Batak wilayah Tapanuli, Roganda Simanjuntak di Balige, Rabu (14/10).

Bahkan selama ini, kata dia, masyarakat adat dinilai sebagai salah satu subjek pengebirian kebijakan nasional. Keberadaan masyarakat adat tidak pernah diakui, kecuali dengan penamaan warga terisolir.

Sebenarnya, menurut Roganda, perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat sudah termaktub dalam UUD 1945, pasal 18b ayat 2. Namun, lanjut mantan staf  Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Toba Samosir  ini, aplikasinya belum pernah terwujud karena belum adanya undang-undang khusus yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Pada akhirnya banyak bermunculan undang-undang dan peraturan yang mengakibatkan kebijakan pemerintah menghilangkan secara paksa hak-hak masyarakat adat di nusantara.

“Masyarakat adat seperti tergusur dari wilayah adatnya, sehingga sering terdengar istilah budak dan menjadi orang asing di tanah sendiri serta mauas di toru ni sampuran (miskin di tanah sendiri, red),” sebut Roganda.

Ia mencontohkan penerbitan Undang-Undang Kehutanan nomor 41 tahun 1999, yang bisa dianggap sebagai malapetaka besar bagi  masyarakat adat dengan memunculkan pasal-pasal bersyarat terhadap keberadaan tanah adat, yang menyebutkan hutan adat merupakan hutan negara.

Tanah/hutan adat milik masyarakat diklaim sepihak oleh Kementerian kehutanan sebagai hutan negara dengan sebutan hutan lindung, konservasi, hutan produksi, serta sebutan lainnya. Padahal masyarakat adat sudah ada terlebih dahulu jauh sebelum NKRI dibentuk.

Oleh sebab itu, kata Roganda, AMAN menggugat Undang-Undang Kehutanan tersebut pada tahun 2012 ke Mahkamah Konstitusi, dan selanjutnya dikabulkan serta dimenangkan sehingga bunyi pasal 6 ayat 1 secara otomatis berubah menjadi “hutan adat bukan hutan negara”.

Untuk mendorong konsolidasi perjuangan masyarakat adat yang tersebar di Kabupaten Toba Samosir menuju kemandirian secara ekonomi, bermartabat dan berbudaya serta berdaulat secara politik, AMAN Tano Batak telah membentuk pengurus daerah sebagai wadah perjuangan organisasi. “Percepatan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2013 tentang hutan adat bukan hutan negara itu sudah kita sosialisasikan,” jelas Roganda.

Sementara itu, Pengurus Besar (PB) AMAN, Sinung,  menambahkan, putusan MK Nomor 35/PUU-X/2013 sangat penting diketahui sekaligus disuarakan  untuk mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera melaksanakannya. “Undang-undang dan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sebagai payung hukum bagi masyarakat adat yang selama ini haknya terampas perlu diterbitkan,” katanya.

Data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir mencatat, luas kawasan hutan di wilayah Tobasa berdasarkan MRPHL Provinsi Sumatera Utara tahun 2003 sesuai hasil padu serasi peta tata guna hutan kesepakatan (TGHK) dengan RTRW tahun 2005 seluas 180.373,58 hektar. Sementara luas kawasan hutan Kabupaten Toba Samosir berdasarkan register dan inlijving adalah 85.197,52 hektar. (r-an)

Keterangan foto :

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak menggelar seminar percepatan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2013 tentang hutan adat bukan hutan negara di gedung perpustakaan Makam Sisingamangaraja XII di Balige, Sabtu (10/10). (foto/dok : Roganda S)

  • Bagikan