Keputusan PT TUN Medan Bikin Bingung KPU Humbahas

  • Bagikan

Humbahas, BatakToday

Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan terkait gugatan pasangan calon (paslon) Bupati Humbahas atas nama Harry Marbun dan Momento Nixon Sihombing dengan putusan nomor 10/G/PILKADA/2015/PTTUN-MDN berisikan penolakan eksepsi KPU selaku tergugat, membuat pihak KPU Kabupaten Humbang Hasundutan kebingungan.

Dalam amar putusan berisi penolakan eksepsi tersebut, hakim PT TUN memerintahkan pihak KPU Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) untuk membatalkan objek sengketa yakni  sejumlah surat keputusan yang dikeluarkan atas penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2015 di Humbahas.

Setelah dibatalkan, hakim PT TUN Medan juga memerintahkan KPU Kabupaten Humbahas untuk menerbitkan kembali surat keputusan penetapan bakal pasangan calon dengan mencantumkan nama penggugat Harry Marbun dan Momento Nixon Sihombing sebagai peserta pilkada di Humbahas.

Namun KPU Humbahas sepertinya belum memahami sepenuhnya isi amar putusan PT TUN yang bersifat final dan mengikat itu. Pihak KPU Humbahas masih akan melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara guna mencari solusi, termasuk kemungkinan untuk melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung, atau segera menindak lanjuti keputusan tersebut.

“Kami masih melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi. Sebab dalam  UU No. 8 tahun 2015 pasal 154 ayat 5-11 disebutkan, KPU masih mendapat ruang mengajukan kasasi  jika keputusan tersebut memungkinkan diperbaiki,” ujar Ketua KPU Humbahas Leonard Pasaribu di Doloksanggul, belum lama ini.

Namun dirinya tidak menampik, dalam pelaksanaan pilkada serentak ini keputusan PT TUN bersifat final dan mengikat. Oleh karenanya, KPU Humbahas harus benar-benar jeli mendefinisikan maksud keputusan ini sebelum masuk ke ranah kasasi.

Terpisah, Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Mulia Banuarea, saat dikonfirmasi wartawan pada Senin (19/10) menjelaskan, amar putusan PT TUN yang dialamatkan ke KPU Humbahas akan dikonsultasikan ke KPU RI di jakarta. “Sejauh mana arahan KPU pusat, sebaiknya kita tunggu saja dulu,” terangnya.

Di tempat berbeda, Marusaha Lumbantoruan, komisioner Panwaslih Kabupaten Humbahas yang menangani budang hokum mengatakan, pihaknya akan tetap mengawasi setiap kebijakan yang diambil KPU HUmbahas terkait objek sengketa yang disidangkan di PT TUN Medan itu.

Menurut Marusaha, KPU Humbahas masih punya waktu tujuh hari untuk melakukan pertimbangan hukum, sebelum nantinya mengajukan banding atau justru melaksanakan keputusan dimaksud.

Terkait peraturan bahwa pihak KPUD tidak diperkenankan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), Marusaha enggan menanggapi. “Kita belum tau apa tindakan KPU selanjutnya. Kita tidak bisa berandai-andai. Yang jelas Panwaslih akan tetap mengawasi,” tampik Marusaha. (FT)

  • Bagikan