Peringatan 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Massa Buruh GAPBSI Geruduk Kantor Gubsu

  • Bagikan

Medan, BatakToday

Seribuan buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia (GAPBSI) dengan mengendarai sepedamotor menggeruduk Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro Medan, Selasa (20/10). Aksi penolakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan digelar dalam rangka peringatan satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Massa berkumpul di badan jalan dan menutup akses Jalan Diponegoro Medan. Pihak kepolisian terpaksa melakukan rekayasa arus lalulintas dan dengan pengalihan ke Jalan Imam Bonjol. Sementara buruh terus mengumpulkan kekuatan massa menuju titik kumpul di pintu gerbang utama kantor Gubernur Sumut.

“Kita tidak setuju jika upah diintervensi oleh pemerintah. Jelas RPP pengupahan itu bertentangan dengan undang-undang yang mengatur pengupahan. Tiga paket kebijakan ekonomi pemerintah pro kapitalisme,” ujar Usaha Tarigan, orator dari Serikat Buruh Merdeka Indonesia.

Dikatakannya, RPP Pengupahan adalah bentuk penindasan kepada buruh. “Kita siap untuk memblokir seluruh kawasan industri di Medan, bahkan di Sumut, jika RPP tentang Pengupahan tetap diberlakukan,” ujarnya.

Usaha Tarigan menuding pemerintah membodohi rakyat dengan kebijakan pada RPP tentang Pengupahan. “UU 13 Tahun 2003 mengatur penetapan upah berdasarkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan menurut survei kita KHL harus diatas Rp 2,1 juta,” terang Usaha Tarigan.

Massa yang menamakan dirinya Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia (GAPBSI) meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengirimkan langsung pernyataan sikap mereka ke pemerintah pusat.

Orator lainnya, Jahotman Sitanggang menyerukan agar buruh tidak mau ditindas dari pengupahan. “Kita minta RPP tidak disahkan. Jika ini tetap diteken, maka kita sepakat untuk tidak bekerja,” ujarnya.

Dalam orasinya, Jahotman Sitanggang menyayangkan paket kebijakan ekonomi telah terbukti hanya memihak kepada kaum pemodal dan merupakan petaka bagi kaum buruh. Pemerintah juga dituding telah menetapkan formula penetapan upah pekerja hanya didasarkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu Jahotman mengajak massa untuk menyerukan agar RPP tentang Pengupahan dibatalkan.

Jahotman juga menolak pengenaan pajak terhadap JHT (jaminan Hari Tua). “Itu tabungan kami, masa dipajak,” serunya.

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Ferlin Nainggolan, mewakili Pemerintah Provinsi Sumut menatakan telah menyerap aspirasi yang disampaikan para pengunjukrasa, dan berjanji akan segera menyampaikan pernyataan sikap yang diserahkan pendemo ke pemerintah pusat melalui faksimili. (AFR)

Keterangan Gambar:

Massa GABSI saat melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Sumut, Selasa (20/10).

  • Bagikan