Sehari Bertugas, Pj Bupati Tobasa Gelar Temu Pers

  • Bagikan
Penjabat Bupati Tobasa Hasiohal Silaen didampingi Sekda Tobasa Audi Murphy Sitorus, Kapolres Tobasa Jidin Siagian, Ketua KPU Tobasa Rinto Hutapea, Ketua Panwaslu Tobasa, Junpiter Pakpahan beserta pejabat eselon II, mengadakan temu pers di teras Kantor Bupati Tobasa, Senin (19/10).

Tobasa, Batak Today-

Sejumlah wartawan dan aktivis LSM beberkan kebobrokan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, diantaranya masalah disiplin dan netralitas PNS, rendahnya kualitas dan integritas kepemimpinan, penetapan skala prioritas pembangunan yang buruk, rendahnya kualitas pekerjaan fisik, hingga serapan anggaran yang masih rendah. Kalangan wartawan dan LSM menaruh harapan kepada Penjabat (Pj) Bupati Hasiholan Silaen untuk membawa daerah ini keluar dari keterpurukan.

Masukan, kritikan dan harapan itu disampaikan kepada Pj Bupati Tobasa, Hasiholan Silaen, pada acara temu pers yang digelar di teras Kantor Bupati Tobasa, Senin (19/10) pukul 16.15 wib.

Tampak mendampingi Hasiholan, antara lain Sekda Tobasa Audi Murphy Sitorus, Kapolres Tobasa Jidin Siagian, Ketua KPU Tobasa Rinto Hutapea, Ketua Panwaslu Junpiter Pakpahan, dan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

Penjabat Bupati Tobasa Hasiohal Silaen didampingi Sekda Tobasa Audi Murphy Sitorus, Kapolres Tobasa Jidin Siagian, Ketua KPU Tobasa Rinto Hutapea, Ketua Panwaslu Tobasa, Junpiter Pakpahan beserta pejabat eselon II, mengadakan temu pers di teras Kantor Bupati Tobasa, Senin (19/10).
Penjabat Bupati Tobasa Hasiohal Silaen didampingi Sekda Tobasa Audi Murphy Sitorus, Kapolres Tobasa Jidin Siagian, Ketua KPU Tobasa Rinto Hutapea, Ketua Panwaslu Tobasa, Junpiter Pakpahan beserta pejabat eselon II, mengadakan temu pers di teras Kantor Bupati Tobasa, Senin (19/10).

“Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Toba Samosir banyak yang bolos dan jarang masuk kerja, namun tetap menerima gaji dan tunjangan jabatan. Pejabat Tobasa banyak yang berdomisili di luar Tobasa sehingga kurang maksimal bekerja,” kata Fredika Napitupulu. Menurut Fredika, tindakan indisipliner PNS ini terjadi karena ketidaktegasan pimpinan kepada bawahannya.

Fredika Napitupulu menyebutkan Dinas PU Tobasa sebagai contoh. “Hari Jumat (16/10) yang lalu, masih jam kerja sekitar pukul 14.20 wib, seluruh staf maupun pejabat Dinas PU satu orang pun sudah tidak ada lagi di kantor. Hanya semut dan hantu lah yang ada di sana ketika itu,” kata wartawan salah satu media ini dengan lantang.

Fredika berharap, selama Pj Bupati Tobasa Hasiholan Silaen memimpin Tobasa, dapat bertindak tegas dan menindak setiap pegawai yang melanggar peraturan.

Aktivis LSM Jorris Sirait membeberkan kinerja Dinas Pendidikan yang sarat masalah dan kinerjanya buruk. Menurut Jorris, banyak proyek yang kualitasnya tidak memadai, begitu juga dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang tidak sesuai skala prioritas namun terkesan dipaksakan.

Aktivis lainnya, Abdi Saragih, mempertanyakan sikap Hasiholan atas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengembalikan pejabat eselon II, III dan IV yang sempat di mutasi oleh mantan Plt Bupati Liberty Pasaribu. Hingga berakhir jabatan Liberty Pasaribu, rekomendasi KASN tersebut tak kunjung dilaksanakan..

Wartawan Mimbar Umum, Leo Manurung, mempertanyakan netralitas PNS dalam Pilkada Tobasa. “Apa sanksinya jika PNS terlibat mendukung dan menjadi tim sukses dari salah satu calon bupati?” cecar Leo.

Sedang Tumbur Tumanggor, wartawan Medan Bisnis mempertanyakan serapan anggaran setiap SKPD yang hingga saat ini masih rendah.

Kalangan wartawan dan aktivis LSM dengan serius mengikuti temu pers di teras Kantor Bupati Tobasa, Senin (19/10).
Kalangan wartawan dan aktivis LSM dengan serius mengikuti temu pers di teras Kantor Bupati Tobasa, Senin (19/10).

Menjawab pertanyaan, kritikan dan saran insan pers dan aktivis LSM, Hasiholan mengatakan, sehari setelah bertugas pihaknya langsung memanggil dan mengumpulkan seluruh pimpinan SKPD. Dia mengingatkan kepada setiap pejabat supaya bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

“Selama saya menjabat, saya akan upayakan untuk sidak (inspeksi mendadak, red) ke setiap dinas. Bila perlu kita sama-sama nanti ke lapangan,” kata Hasiholan menjawab pertanyaan Fredika Napitupulu.

Hasiholan menambahkan, tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan sanksi kepada pejabat yang melanggar peraturan. Namun tentang pejabat yang tidak berdomisili di Tobasa, menurutnya sah-sah saja, sepanjang pejabat tersebut tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

“Boleh-boleh saja seorang penjabat bupati memutasi dan me-nonjob-kan pejabat, sepanjang sesuai dengan peraturan dan petunjuk dari atasan. Apabila ada petunjuk dari atasan, bisa kita laksanakan. Apalagi oknum pejabat itu sudah melanggar peraturan ataupun melanggar etika PNS,” papar Hasiholan.

Soal rekomendasi KASN yang menyarankan untuk mengembalikan pejabat ke tempat semula, Hasiholan mengaku telah melaporkan hal itu kepada Plt Gubernur Sumatera Utara, dan pihaknya telah melayangkan surat ke Kementerian Dalam Negeri.

“Kita tunggu aja hasil dan jawabannya. Kita akan laksanakan sesuai dengan jawaban dari Kemendagri. Jika nanti ada yang non-job, dan ada yang punya jabatan, mohon maklum,” tandas Hasiholan.

Pada kesempatan yang sama, Hasiholan Silaen mengajak seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan untuk memperbaiki dan membenahi Kabupaten Toba Samosir supaya berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

“Mohon saya diingatkan apabila ada pekerjaan saya yang kurang pas, saya siap dikritik. Selama saya bertugas di sini, saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Prinsip hidup saya adalah bekerja dengan hati dan bekerja dengan kompak,” ujar Hasiholan di penguhujung temu pers. (AP)

  • Bagikan