Sembilan Penunggak Pajak Rp 48,8 Miliar Masih Disandera

  • Bagikan

Medan, BatakToday-

Hingga saat ini usulan untuk izin penyanderaan gijzeling yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebanyak 28 wajib pajak. Yang terdiri dari 24 wajib pajak badan dan 4 wajib pajak perorangan dengan potensi pemasukan keuangan negara sebesar Rp 135 miliar.

“Dari 28 wajib pajak, yang kami usulkan di lakukan penahanan ada 38 orang penanggung pajak. Dan surat izin yang sudah diterima sampai saat ini untuk 36 penanggung pajak,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian keuangan RI, Mekar Satria Utama, saat memberikan keterangan pers di Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan, Jumat (6/11/2015) di Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan.

Turut hadir Kepala Kantor Wilayah DJP Sumut I Mukhtar, Kakanwil Hukum dan HAM Wilayah Sumut Ayub Suratman, dan Kepala Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan Jumadi.

Dijelaskannya, sudah 27 orang yang dititipkan di lapas dan hari ini telah dilepas 1 orang karena telah membayar tunggakan pajak.

Juga disampaikannya, sampai saat ini posisi pencairan tunggakan pajak sebesar Rp 83 miliar ditambah Rp 36,8 miliar.

“Dari 27 orang yang telah disandera, masih terdapat 9 penanggung pajak yang belum keluar dari tahanan, 3 di Lapas Cikarang, 2 di lapas Malang, 3 di Lapas Salemba dan 1 Lapas Bintan, dengan potensi sebesar Rp 48,8 miliar,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI menyandera seorang pengusaha real estate berinisial BB, di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Tanjung Gusta Medan, sejak Rabu (4/11) pukul 16.30 wib. Tunggakan pajak terhitung sejak tahun 2006 hingga tahun 2009 sebesar Rp 36,8 miliar akhirnya disetorkannya Jumat (6/11), dan wajib pajak itu pun dilepaskan Jumat siang pukul 11.30 wib .

“Baru saja kami melepaskan salah satu penunggak pajak, yang disandera di salah satu rumah tahanan yang ada di Medan ini, karena sudah melunasi tunggakan pajaknya sebesar Rp 36,8 miliar. Penanggung pajak dengan inisial BB, direktur dari perusahaan inisial PT TMIL,” ujarnya.

Penyanderaan ini merupakan langkah terakhir untuk menagih tunggakan pajak dari wajib pajak yang terlebih dahulu inkracht dan mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, dengan diterbitkannya Surat Paksa, yang diantaranya penyitaan dan pelelangan aset, pemblokiran harta yang tersimpan di bank, dan pengusulan pencegahan ke luar negeri. Penyanderaan dilakukan berdasarkan Surat Izin Penyanderaan dari Menteri Keuangan Nomor SR-2220/MK.03/2015 tanggal 15 Oktober 2015. (AFR)

  • Bagikan