Kanwil DJP Sumut I Sita Lahan dan Rumah Penunggak Pajak

  • Bagikan

Medan, BatakToday

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I melakukan penyitaan serentak terhadap aset para penunggak pajak, dengan total tunggakan pajak lebih dari Rp 27,62 miliar.

Aksi penyitaan secara serentak dilakukan 9 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I, yaitu KPP Madya Medan, KPP Pratama Medan Polonia, KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Belawan, KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Polonia, KPP Pratama Medan Kota, KPP Pratama Medan Petisah, KPP Pratama Binjai, serta KPP Pratama Lubuk Pakam.

“Penyitaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Bertepatan dengan tanggal yang sama dengan nomor undang-undang tersebut, yaitu tanggal 19, kami melakukan penyitaan serentak di Kanwil DJP Sumatera Utara I,” ujar Mukhtar, Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I di kantornya, Kamis (19/11).

Aset penunggak pajak yang telah disita antara lain, beberapa kebun dengan tanaman di atasnya dengan luas kebun 1.333 hektar di Lubuk Pakam dan 740,83 hektar di Binjai.

Aset lainnya, 1 unit rumah dengan luas tanah kurang lebih 600 meter persegi di Kecamatan Medan Timur, sebidang tanah di Kecamatan Simalingkar B, 1 unit gedung kantor di Tanjung Morawa, 2 unit truk tangki jenis PS 190.

Sebidang tanah berikut bangunan di Kelurahan Harjosari I Medan. ruko 3 lantai di Jalan Tilak, Medan, 2 unit mesin cetak di Jalan Putri Merak Jingga Medan, 3 unit mobil minibus di KIM 2 Mabar, dan sebidang tanah seluas 250 meter persegi di Perbaungan

Muchtar menjelaskan, penyitaan merupakan tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Namun, kegiatan penyitaan tidak serta merta dilakukan. Sebelum dilakukan penyitaan, KPP menerbitkan surat teguran kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan telah diterbitkan surat teguran kepadanya, maka KPP akan menerbitkan surat paksa.

Penyitaan baru dapat dilaksanakan apabila penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak. (AFR)

Foto: Ilustrasi

  • Bagikan