Pengamat: Pilkada Humbahas Cacat Hukum

  • Bagikan

Humbahas, BatakToday

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dengan pasangan calon yang bermasalah, dipastikan cacat hukum dan berpeluang menuai konflik.

Pengamat politik di Kabupaten Humbahas, Ampuan Situmeang mengatakan, peluang terjadinya konflik karena pada proses penyelenggaraan terjadi pelanggaran undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan pilkada.

Salah satunya, dengan ditetapkannya dua pasangan calon dari Partai Golkar, oleh KPU Kabupaten Humbahas.

“Semestinya calon yang maju adalah calon yang ditetapkan oleh tim sepuluh, yang merupakan perwakilan dari dua kubu yang bertika di partai berlambang beringin tersebut,” terang Ampuan Situmeang, di Dolok Sanggul, Kamis (19/11).

Mantan peserta Pilkada Tapanuli Utara periode 2012 – 2017 ini menilai, KPU Kabupaten Humbahas melawan putusan PT TUN yang merupakan putusan yang sudah inkracht.

Menurutnya, jika ada dualisme kepemimpinan dalam satu parpol, maka parpol tersebut tidak bisa mengajukan calon. Namun, terang Ampuan, untuk mensiasatinya dilakukan islah terbatas.

“Salah satu keputusan tim sepuluh, menjadi rohnya putusan Partai Golkar. Jadi siapapun pemenang pilkada pasti digugat. Namun pihak yang memegang surat dari tim sepuluh lah nantinya yang mulus lolos dalam pilkada tersebut,” paparnya.

Anggapan senada dikemukakan pengamat politik sekaligus dosen di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Walid Sembiring.

Sembiring menilai, pihak penyelenggara saat ini sedang menerima bola panas dari salah satu partai politik. Dengan kata lain, siapapun yang menyambut bola tersebut akan menerima dampak dari dinamika yang terjadi.

“Karena itu harus ada sikap tegas dari KPU, untuk menerima atau menolak dengan dasar hukum yang kuat dan jelas,” katanya.

Anggota Panwaslih Kabupaten Humbahas yang menangani bidang hukum, Marusaha Lumbantoruan kepada wartawan mengatakan, pihaknya sudah menyurati KPU setempat untuk meminta kejelasan pasangan calon.

KPU diharapkan menetapkan pasangan calon sesuai dengan Peraturan KPU nomor 12 Pasal 42 A tentang partai politik yang bersengketa, Sehingga tidak ada kekisruhan dalam pilkada.

“Kita sudah surati, dan kita meminta pihak KPU mengambil sikap atas putusan tersebut,” paparnya.

Menyikapi adanya surat yang dilayangkan Panwaslih ke KPU Kabupaten Humbahas tentang permintaan penetapan satu pasang calon dari Partai Golkar, Ketua KPU Kabupaten Humbahas, Leonard Pasaribu mengaku belum menerima surat tersebut.

“Surat yang dimaksud belum masuk ke ruangan saya, Lae. Nantilah saya cek dulu, apa dan bagaimana maksud serta tujuan surat tersebut,” jawabnya singkat. (FT)

Foto: Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, Leonard Pasaribu. (bataktoday/ft)

  • Bagikan