Di Tobasa, Pendidikan Gratis Sebatas Wacana

  • Bagikan

Toba Samosir, BatakToday 

Meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 1,2 juta per siswa SMA/SMK, ditambah Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), namun pendidikan gratis tampaknya hanya sebatas wacana saja. Fakta di lapangan, siswa SLTA di Tobasa masih kerap dipungli dengan berbagai jenis pungutan tanpa dasar hukum yang jelas.

Penelusuran BatakToday seminggu terakhir, umumnya SMA/SMK negeri di Tobasa masih tetap mengutip dana dari orangtua siswa, seperti uang SPP atau uang komite, dan beberapa sekolah ada yang mengutip uang insidental atau uang pembangunan.

Kutipan pada saat penerimaan siswa baru juga merupakan hal yang rutin dilakukan, dan siswa kerap dibebani biaya melebihi harga yang wajar, seperti untuk pembelian baju olahraga, dinas khusus sekolah, atribut sekolah, dasi dan topi.

Sejumlah orangtua siswa SLTA di Balige,  Laguboti dan Parmaksian ketika dikonfirmasi BatakToday mengatakan, pihak sekolah masih tetap saja mengutip uang komite kepada anaknya.

“Saya belum tahu apa alasan pihak sekolah masih mengutip uang SPP, padahal sudah ada dana BOS,” sebut orangtua siswa SMA Negeri Balige, bermarga Siagian.

Dikatakannya, kutipan uang komite yang diwajibkan bagi seluruh siswa SMA itu sebesar Rp 40.000 per siswa setiap bulan. Padahal sesuai penuturan orangtua siswa ini, kutipan tersebut sebelumnya belum pernah diberitahukan.

Senada dikatakan orangtua siswa SMA Negeri Parmaksian, bermarga Manurung, juga merasa heran dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pihak sekolah mengharuskan anak mereka membayar uang komite sebesar Rp 35.000 per siswa setiap bulan dan uang insidental yang jumlahnya ratusan ribu per tahun.

Salah satu orangtua siswa SMA Negeri di Balige, bemarga Manurung mengatakan, pengutipan uang komite sekolah itu sesungguhnya tidak pantas lagi dilakukan, karena sudah ada dana BOS maupun dana BOMM dari APBD Tobasa.

Pensiun PNS ini mengatakan, sesungguhnya alokasi dana BOS yang dikucurkan oleh pemerintah pusat sudah lebih dari cukup untuk membiayai segala operasional di sekolah itu.

Apalagi, tambah warga Balige ini, selain dana BOS ternyata ada juga dana BOMM dari APBD yang dikucurkan bagi seluruh SMA/SMK di Tobasa. “Kurang apa lagi rupanya dana itu,” ketusnya.

Dia meminta kepada bupati, sekda maupun DPRD agar bijaksana menyikapi praktik pungli tersebut, karena masyarakat sudah mengetahui informasi tentang pendanaan pendidikan saat ini.

“Masyarakat sesungguhnya sudah antipati dengan hal ini. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak, mungkin takut anaknya mendapat tekanan dari pihak sekolah jika hal ini diprotes,” tandas Manurung.

Kepala SMA Negeri Parmaksian, Marhilas Munte, ketika dikonfirmasi, Kamis (19/11) di sekolahnya mengatakan, pungutan uang komite dan uang insidental tersebut adalah sesuai dengan kesepakatan dan hasil rapat komite sekolah dan orangtua siswa.

Pungutan tersebut juga telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Tobasa, Lalo H Simanjuntak.

“Pungutan ini sesuai dengan kesepakatan orangtua siswa dan komite sekolah, dan secara lisan sudah disetujui kepala dinas,” kata Marhilas.

Dia berdalih, dana BOS yang dikucurkan pemerintah untuk biaya operasional ke sekolahnya tersebut dinilai masih kurang sehingga pendanaannya harus dibantu orangtua siswa.

Ditambahkannya, dana insidental yang dikutip dari seluruh siswa itu digunakan untuk membeli kursi 30 unit, infocus 1 unit, dan membeli genset, dan untuk mendanai kegiatan sosial seperti Natal dan Hari Guru.

“Alasan kita membeli genset, karena sekolah ini kan tak ada jaringan listriknya. Kami memasuki sekolah mulai bulan September 2015 dalam keadaan kosong. Tidak ada meubelair dan jaringan listrik,” sebut Marhilas.

Marhilas mengatakan, dana BOMM dari APBD Tobasa diperuntukkan khusus untuk membayar gaji 11 guru/pegawai honor.

Mantan anggota DPRD Tobasa periode 2009 – 2014, Jojor boru Napitupulu ketika dikonfirmasi, Jumat (20/11) mengatakan, masih dia ingat betul ketika mengetok anggaran APBD Tobasa Tahun Anggaran 2015, DPRD menyetujui dana BOMM pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 1.136.040.000, sebagai dana sharing BOS untuk SMA/SMK.

Mantan anggota Badan Anggaran DPRD Tobasa ini menegaskan, komitmen DPRD dengan pemerintah saat itu, dana BOMM digunakan untuk membiayai operasional sekolah di tingkat SLTA, termasuk untuk membiayai gaji guru honorer yang ada di sekolah masing-masing.

“Intinya, dana BOMM ini dikucurkan untuk mengantisipasi dan menekan supaya pungutan-pungutan di sekolah tidak ada lagi. Jadi tidak ada alasan lagi dana operasional sekolah masih kurang,” tegas Jojor.

Wanita yang dikenal kritis selama duduk di DPRD Tobasa ini menegaskan, selain dana BOS, pemerintah pusat juga menyarankan agar pemerintah daerah mendukung pendanaan sekolah melalui dana sharing BOS.

“Dana sharing BOS untuk SD dan SMP juga bisa dikucurkan daerah, bukan hanya untuk SLTA, sepanjang keuangan daerah memadai. Tapi anehnya sekolah tingkat SLTA sudah mendapat dana sharing BOS (BOMM, red) justru masih terjadi berbagai pengutipan,” beber Jojor.

Kepala Dinas Pendidikan Tobasa, Lalo Hartono Simanjuntak ketika dikonfirmasi, Jumat (20/11) melalui sambungan telepon seluler mengatakan, pihak sekolah tidak dilarang menerima sumbangan dari masyarakat sepanjang sesuai kesepakatan bersama.

“Hal itu sesuai dengan PP 48, tahunnya saya lupa,” kata Lalo.

Dikatakannya, pengutipan yang dilakukan pihak sekolah SLTA di Tobasa itu sesungguhnya bukan berdasarkan persetujuannya, dan bukan harus berdasarkan persetujuannya.

“Itu sesuai dengan otoritas sekolah, jadi sekolah tidak dilarang menerima sumbangan dari masyarakat, sepanjang tujuannya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” tandas mantan kepala SMK Negeri 1 Balige ini.

Namun, kata Lalo, jika pungutan itu dibebankan merata kepada seluruh siswa, itu menyalahi aturan. Menurutnya, orang kaya dengan orang miskin tidak mungkin sama bebannya.

Lalo yang saat dihubungi mengaku berada di Medan, berjanji akan memanggil kepala sekolah untuk mempertanyakan dasar pemungutan uang terhadap siswa SLTA di Tobasa. (AP)

Foto: Kepala SMA Negeri 1 Parmaksian, Marhilas Munte, saat diwawancarai di sekolahnya, Kamis (19/11). (bataktoday/ap).

  • Bagikan