Mangasi Purba: Kami Tidak Tunduk kepada Intervensi Apapun !

  • Bagikan

Pematang Siantar, BatakToday

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pematang Siantar menjelaskan, terkait tindak lanjut putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 13 November 2015  atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh komisioner Panwaslih Kota Pematang Siantar, KPU Pematang Siantar akan menjalankan apapun putusan Bawaslu Sumut. Ia mengaskan, KPU Pematang Siantar hanya tunduk kepada aturan, tidak tunduk kepada ancaman, tidak tunduk kepada intervensi apa pun.

Hal itu disampaikan Mangasi menanggapi pertanyaan massa yang bergabung dalam Gerakan Rakyat Save Pilkada Siantar (Getar) yang menggelar aksi damai di kantor KPU Kota Pematangsiantar, Senin (23/11),

Aksi damai massa Getar digelar untuk mempertanyakan tindak lanjut putusan DKPP yang antara lain memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan koreksi atas  keputusan rekomendasi Panwas Kota Pematangsiantar, dan juga memerintahkan KPU Kota Pematang Siantar untuk menindaklanjuti putusan koreksi Bawaslau Provinsi Sumatera Utara tersebut, sebagaimana mestinya.

Koordinator aksi, Fredrik Rangkuti dalam orasinya mengatakan, putusan DKPP adalah gambaran betapa sesungguhnya kini Siantar berada dalam darurat pilkada karena proses yang cacat hukum. Agar pilkada tidak cacat hukum yang berpotensi terjadinya pilkada ulang, lanjut Fredrik, maka putusan DKPP merupakan solusi fundamental yang harus dilaksanakan dengan konsisten dan konsekuen.

Aksi damai massa Getar disambut langsung oleh ketua KPU Kota Pematangsiantar, Mangasi Purba.

Menjawab pertanyaan massa Getar, Mangasi menjelaskan, sesuai putusan DKPP diberikan waktu tujuh hari kepada Bawaslu Sumut dan KPU Kota Pematang Siantar untuk menjalankan isi putusan tersebut.

“Batas akhir putusan tersebut harus dieksekusi oleh Bawaslu Sumut adalah tanggal 24 besok. Mari sama-sama kita tunggu putusan tersebut,” ujar Mangasi.

Mangasi selanjutnya menjelaskan, dalam rangka pengambilan putusan koreksi atas keputusan rekomendasi Panwasli Kota Pematang Siantar, Bawaslu Sumut telah mempertanyakan kesiapan KPU Kota Pematang Siantar dalam mengantisipasi penyediaan logistik pilkada pada tanggal 9 Desember, dan pihaknya telah memastikan kesiapan KPU Siantar.

“Mari sama-sama kita tunggu putusan tersebut. Dan kami akan menjalankan apapun putusan Bawaslu Sumut. Karena KPU Pematang Siantar hanya tunduk kepada aturan, tidak tunduk kepada ancaman, tidak tunduk kepada intervensi apa pun! Sekali lagi kami tegaskan, kami hanya tunduk kepada aturan yang mengikat kami,” ujar Mangasi tegas.

Sebagaimana diketahui, putusan DKPP pada angka 3 memutuskan, menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Teradu I atas nama Darwan Edyanto Saragih selaku Ketua merangkap Anggota Panwas Kota Pematangsiantar sampai keputusan Rekomendasi Panwas Kota Pematangsiantar dikoreksi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh KPU Kota Pematangsiantar, sehingga status Pasangan Calon yang dirugikan sebagai akibat pelanggaran kode etik oleh Ketua dan kedua Anggota Panwas Kota Pematangsiantar dipulihkan sebagaimana mestinya (restorative justice).

Sementara dalam pertimbangan putusannya, DKPP berpendapat bahwa penetapan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat dibiarkan untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan pilkada bebas dari kesalahan dan cacat bawaan sejak awal. Sehingga sampai seluruh tahapan berlangsung, seluruh pihak yang merupakan pemangku kepentingan dapat menerima semua rangkaian proses dan hasil dari pilkada itu, baik secara hukum dan etika. Oleh karena itu Keputusan Nomor: 45/Kpts/KPU-Kota- 002.656024/XI/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penetapan Survenof Sirait dengan Parlindungan Sinaga sebagai pasangan calon Wali/Wakil Walikota dalam Pilkada Kota Pematangsiantar merupakan status yang masuk kategori batal demi hukum, dan karena itu harus diambil tindakan untuk mencabut keputusan tersebut dengan menganulir pasangan calon Surfenov Sirait dengan Parlindungan Sinaga sebagai peserta Pilkada Wali/Wakil Walikota Pematangsiantar. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai atasan langsung harus melakukan tindakan untuk menyelamatkan Pilkada Kota Pematangsiantar dengan cara dan prosedur yang secara etis merupakan upaya pemenuhan kebenaran dan pemuliaan substansial.(EM)

Foto: Koordinator aksi Getar, Fredrik Rangkuti, membacakan desakan massa Getar untuk eksekusi putusan DKPP, di pelataran Kantor KPU Kota Pematang Siantar, Jalan Porsea, Pematang Siantar, Senin (23/11). (bataktoday/em)

  • Bagikan