Pemprovsu dengan Buruh Bahas Usulan Revisi PP 78/2015 tentang Pengupahan

  • Bagikan

Medan, BatakToday

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi didampingi Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut Bukit Tambunan menyatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap mengakomodir permintaan kaum buruh untuk melayangkan usulan agar pemerintah pusat segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2015 tentang Pengupahan. Kesediaan tersebut dinyatakan saat berdiskusi dengan pimpinan, ketua dan perwakilan 16 elemen buruh Sumut di ruang Beringin, lantai 8 kantor Gubernur Sumut, Sabtu (21/11).

Tengku Erry Nuradi menegaskan, sebelum surat usulan dilayangkan, elemen buruh diimbau membentuk tim guna membahas berbagai pertimbangan mendasar sebagai alasan logis pentingnya revisi PP 78/2015.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Meski demikian, Pemerintah Provinsi juga mengakomodir tuntutan masyarakat buruh terkait PP 78 tentang Pengupahan. Jika buruh menilai ada alasan mendasar, Pemerintah Provinsi siap melayangkan usulan kaum buruh tentang revisi PP 78 ke pemerintah pusat,” ujar Erry.

Erry juga mengatakan, sebagai perwakilan pemerintah pusat, Pemprov Sumut tidak mungkin menolak PP No 78/2015 sebagai acuan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2016. Berdasarkan perhitungan sesuai PP tersebut, Pemprov Sumut juga telah mendapatkan besaran UMP) Sumut tahun 2016 mendatang sebesar Rp 1.811.875,- atau naik 11,5 persen dari UMP tahun 2015 lalu yang hanya Rp 1.625.000,-

“Besaran UMP Sumut 2016 ini sesuai dengan aturan PP No 78/2015 yang baru, dengan perhitungan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, setelah Dewan Pengupahan Sumut melakukan survei,” jelas Erry.

Dalam kesempatan itu, Erry tidak lupa mengimbau buruh untuk melakukan aksi damai pada Aksi Mogok Kerja yang akan berlangsung pada 24 hingga 27 November 2015 mendatang. “Menyampaikan aspirasi boleh saja. Tetapi kita mengharapkan aksi berjalan damai dan kondusif,” pesan Erry.

Sementara Kadis Tenaga Kerja Sumut, Bukit Tambunan mengatakan, acuan besaran UMP Sumut mengikuti PP No 78/2015 berdasarkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi atau Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) Sumut. Inflasi Sumut tahun 2015 tercatat sebesar 6,83 persen dan PDRB tumbuh 4,67 persen. Dengan demikian, kenaikan upah sebesar 11,5 persen.

“Untuk perhitungan kenaikan upah sesuai PP yang baru, yakni upah tahun berjalan dikalikan dengan kenaikan inflasi ditambah kenaikan PDRB. Jadi, UMP berjalan Rp 1.625,000 dikalikan 11,5 persen, maka diperoleh kenaikan sebesar Rp 186.875. Penjabarannya, UMP tahun 2015 Rp 1.625.000 ditambah Rp 186.875.00, maka UMP Sumut tahun 2016 mendatang menjadi Rp 1.811.875,” jelas Bukit.

Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Sumut, Nicholas mengatakan, selain tidak berpihak kepada kesejahteraan kaum buruh, PP No 78/2015 bertentangan dengan Undang-undang No 13 Tahun 2003.

Disebutkan Nicholas, hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (lex posterior derogat legi priori) seperti tertuang dalam UU No 12/2011 yang menggantikan UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Hirarki PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan lebih rendah dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Karena itu, kami elemen buruh menolak pemberlakuakn PP78 tentang Pengupahan,” tegas Nicholas.

Lebih lanjut Nicholas menyatakan, kenaikan UMP sesuai PP No 78/2015 dihitung berdasarkan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedang menurut UUNo 13 Tahun 2003 dihitung berdasarkan 60 item Kompnen Hidup Layak (KLH).

“Kami juga tegas meminta besaran UMP Sumut 2016 sebesar Rp 1.811.875 direvisi ulang, karena tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup layak kaum buruh,” ujar Nicholas.

Selain itu, elemen buruh juga mendesak Pemprov Sumut memberlakukan tripartit dalam menetapkan besaran UMP, termasuk menindak tegas perusahaan outsourcing yang dinilai merugikan kaum buruh. (AFR)

Foto: Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Kadis Tenaga Kerja Sumut, dan perwakilan 16 elemen buruh menggelar diskusi usulan revisi PP No 78/2015 tentang Pengupahan di ruang Beringin, lantai 8 kantor Gubernur Sumut, Sabtu (21/11/2015).

  • Bagikan