Bawaslu Sumut Rekomendasikan KPU Siantar Koreksi Putusan Penetapan Paslon Survenof-Parlin

  • Bagikan

Medan, BatakToday

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (bawaslu Sumut) merekomendasikan agar KPU Kota Pematang Siantar
kembali melakukan koreksi terhadap keputusan mereka yang meloloskan
pasangan Survenof Sirait dengan Parlindungan Sinaga menjadi peserta Pemilihan Kepala daerah (pilkada) Kota Pematang Siantar tahun 2015.

Sebagaimana di sampaikan Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan usia menggelar pleno pembahasan  persoalan Pilkada Siantar, terkait pasangan nomor urut 5 tersebut, Selasa (24/11).

“Kami sudah meminta agar KPU Pematang Siantar mengoreksi kembali putusan mereka tentang Survenof,” katanya ketika dihubungi wartawan.

Pemberhentian terhadap 3 orang komisioner Panwaslu
Siantar oleh DKPP menjadi acuan bagi mereka untuk mengeluarkan rekomendasi tersebut. Sebab, pemberhentian tersebut menjadi salah satu
indikator adanya kesalahan yang dilakuan oleh Panwaslih Siantar seputar polemik yang sempat mewarnai proses pencalonan pasangan
Surfenov-Parlindungan tersebut.

Lebih lanjut Syafrida mengatakan, Bawaslu Sumut menurutnya tidak akan membahas lagi polemik yang dialami oleh panwaslih Siantar, melainkan lebih pada rekomendasi agar KPU Pematang Siantar kembali melakukan koreksi terhadap keputusan mereka, agar sesuai dengan PKPU.

“Pada prinsipnya, karena  yang menetapkan dan memverifikasi adalah KPU Pematang Siantar, dan yang tau hasilnya memenuhi syarat atau tidak itu mereka, jadi kita serahkan kepada mereka untuk melakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Apakah Surfenov masih ikut bertarung atau tidak pasca koreksi tersebut, itu terkembali kepada KPU Pematang Siantar. Kalau menurut KPU Siantar dan Peraturan KPU tidak memenuhi syarat, ya sebaiknya dia (pasangan Survenof-Parlindungan, red) dieliminir,” ujarnya.

Sebelumnya, penetapan pasangan calon Surfenov-Parlindungan sempat diwarnai polemik terkait keabsahan dukungan partai politik pengusung dari Golkar. KPU Pematang Siantar dua kali menolak pencalonan mereka karena tidak memenuhi syarat terkait dukungan dua kubu Golkar yang saat itu bersengketa.

Kasus ini sebanyak dua kali bergulir ke Panwaslih Siantar,  yang akhirnya merekomendasikan KPU Siantar untuk menetapkan pasangan Survenof Sirait-Parlindungan Sinaga menjadi peserta Pilkada Pematang Siantar.

Namun atas pengaduan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Jamiyah Batak Muslim Indonesia (DPC-JBMI), Zainul Arifin,  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui putusan Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 17 November 2015, pada angka 3 memutuskan, menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Teradu I atas nama Darwan Edyanto Saragih selaku Ketua merangkap Anggota Panwas Kota Pematangsiantar sampai keputusan Rekomendasi Panwas Kota Pematangsiantar dikoreksi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh KPU Kota Pematangsiantar, sehingga status Pasangan Calon yang dirugikan sebagai akibat pelanggaran kode etik oleh Ketua dan kedua Anggota Panwas Kota Pematangsiantar dipulihkan sebagaimana mestinya (restorative justice).

Dalam pertimbangan putusannya, DKPP berpendapat bahwa penetapan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat dibiarkan untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan pilkada bebas dari kesalahan dan cacat bawaan sejak awal. Sehingga sampai seluruh tahapan berlangsung, seluruh pihak yang merupakan pemangku kepentingan dapat menerima semua rangkaian proses dan hasil dari pilkada itu, baik secara hukum dan etika. Oleh karena itu Keputusan Nomor: 45/Kpts/KPU-Kota- 002.656024/XI/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penetapan Survenof Sirait dengan Parlindungan Sinaga sebagai pasangan calon Wali/Wakil Walikota dalam Pilkada Kota Pematangsiantar merupakan status yang masuk kategori batal demi hukum, dan karena itu harus diambil tindakan untuk mencabut keputusan tersebut dengan menganulir pasangan calon Surfenov Sirait dengan Parlindungan Sinaga sebagai peserta Pilkada Wali/Wakil Walikota Pematangsiantar. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai atasan langsung harus melakukan tindakan untuk menyelamatkan Pilkada Kota Pematangsiantar dengan cara dan prosedur yang secara etis merupakan upaya pemenuhan kebenaran dan pemuliaan substansial.

Pantauan BatakToday di Kantor KPU Kota Pematang Siantar hingga Selasa (24/11) pukul 17.15 WIB, belum ada tanda-tanda pihak KPU Pematang Siantar akan mengumumkan sesuatu terkait rekomendasi Bawaslu Sumut tersebut. (AFR/EM)

Foto: Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan saat memberikan keterangan kepada pers terkait putusan DKPP atas dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu oleh komisioner Panwaslih Pematang Siantar, di kantor Panwaslih Pematang Siantar, Rabu (18/11).

  • Bagikan