Demo Buruh di Kantor Gubernur Sumut Makin Mencekam

  • Bagikan

Medan, BatakToday

Suasana aksi unjukrasa buruh di depan kantor Gubernur Sumut semakin mencekam. Buruh menggoyang pintu gerbang sehingga membuat Satpol PP harus siaga penuh di pintu gerbang. Bahkan sesekali ada lemparan dari kerumunan buruh ke arah barisan polisi yang ada di halaman Kantor Gubernur Sumut.

Massa FSPMI kembali bergabung dengan Gabungan Pekerja Buruh Sumatera Utara Melawan yang sejak siang melakukan aksi di depan kantor Gubernur.
Buruh semakin beringas dan berhasil membuka pintu gerbang kantor Gubernur Sumut. Satpol PP melakukan aksi dorong balasan agar buruh tidak lolos masuk ke kompleks Kantor Gubernur Sumut.

Aparat Satpol PP Sumut berupaya menghalangi massa buruh yang mencoba menerobos masuk ke lingkungan Kantor Gubernur Sumut jalan Diponegoro Medan, Selasa (24/11) siang. (bataktoday/afr)
Aparat Satpol PP Sumut berupaya menghalangi massa buruh yang mencoba menerobos masuk ke lingkungan Kantor Gubernur Sumut jalan Diponegoro Medan, Selasa (24/11) siang. (bataktoday/afr)

Aparat kepolisian pun mencoba menertibkan dengan memandu aksi melalui pengeras suara. Demikian juga dengan para pemimpin aksi melakukan pengamanan terhadap anggotanya supaya massa berjalan tertib.

“Siapa yang memprovokasi kita, angkat!” ujar seorang orator dari pengeras suara. Bahkan, dia mengingatkan, siapa yang menjadi provokator agar segera diamankan.

Sebelumnya dalam orasinya, massa buruh menyampaikan penolakan atas penerbitan Peraturan Pemerintah no 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. “Kami sangat ragukan akan peraturan pemerintah tersebut, karena sudah menciderai hak buruh,” ujar salah seorang orator.

Buruh menolak ketika kepolisian menyampaikan bahwa Plt Gubernur Sumut dan Sekda Provinsi Sumut tidak ada di Kantor Gubernur. “Bohong…,” ujar mereka serentak.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Ferlin Nainggolan menyampaikan, sesuai kesepakatan pada pertemuan Plt Gubernur Sumut pada Sabtu 21 November 2015, telah disepakati agar buruh membuat rumusan pandangan terhadap PP 78/2015 tentang Pengupahan yang ditolak.

 “Sudah disepakati agar buruh menyampaikan kajian, sehingga Pemerintah Provinsi Sumut bisa menyampaikan hal itu ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Juga disampaikannya, kalau pemerintah provinsi tidak berwenang melakukan penghapusan kebijakan pemerintah pusat. Namun, pihaknya akan mendorong pemerintah pusat untuk melakukan koreksi, jika dari  kajian buruh tentang PP 78/2015 ada yang menyalahi UU.

Ratusan aparat Polresta Medan dan Satpol PP Provinsi Sumut berjaga mengawal pelaksanaan aksi ini. Hingga berita ini dirilis, buruh yang berjumlah ribuan sudah memenuhi Jalan Diponegoro, dan sebagian bersandar di pagar depan kantor Gubernur Sumut. (AFR)

Foto: Aksi demo buruh menolak PP 78/2015 di depan kantor Gubernus Sumut semakin mencekam, Selasa (24/11) siang. (bataktoday/afr)

  • Bagikan