DPRD Khawatirkan Legalitas Pilkada Humbahas

  • Bagikan
Dolok Sanggul, BatakToday

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Humbahas,Senin (23/11). RDP digelar di tengah-tengah kekhawatiran masyarakat dan DPRD tentang legalitas pilkada di daerah tersebut, yang pelaksanannya sudah dalam hitungan hari.

RDP dihadiri anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, Hanura, Demokrat, PKB dan PAN.  RDP, dipimpin langsung Ketua DPRD Manaek Hutasoit, dari Fraksi Partai Golkar.

“Kami mempertanyakan legalitas pilkada di Humbahas. Karena menurut UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU, dalam pasal 23 ayat 4 menyebut bahwa satu partai mengusung satu kandidat. Ini yang kami pertanyakan,” kata Ramses Lumban Gaol, dari Fraksi PDI Perjuangan.

Kata Ramses, dengan ditetapkannya dua pasangan calon (paslon) bupati dari satu partai, KPU Kabupaten Humbahas telah melanggar UU secara terang benderang.

“KPU Humbahas harus diadukan ke pihak yang berwajib dan DKPP. Sebab di NKRI ini, tidak satupun golongan, kelompok dan perorangan yang bisa melanggar UU,” tegasnya.

Sementara, Kepler Torang Sianturi juga dari Fraksi PDI Perjuangan, menuding kinerja KPU dan Panwaslih Kabupaten Humbahas amburadul termasuk dalam pencermatan daftar pemilih tetap (DPT).

Demikian juga, lanjut Kepler, tahapan pilkada banyak tidak terlaksana dengan baik, seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK) tidak dibubuhi logo KPU.

“Kinerja KPUD Humbahas dan Panwaslih sudah bertentangan dengan UU,” terang Kepler.

Ketua DPRD, Manaek Hutasoit mengatakan, bahwa alasan dilaksanakannya RDP karena banyaknya desakan masyarakat untuk mempertanyakan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Palbet Siboro-Henri Sihombing (Paten) dan Harry Marbun- Momento Nixon Sihombing (Harmoni) menjadi peserta Pilkada Humbahas yang sama-sama diusung Partai Golkar.

Dengan ditetapkannya kedua pasangan itu, maka jumlah peserta Pilkada Humbahas menjadi 5 paslon.Sebelumnya, tiga paslon sudah terlebih dahulu ditetapkan yakni,  Marganti Manullang-Ramses Purba (nomor urut 1), Dosmar Banjarnahor-Saut Parlindungan Simamora (nomor urut 2), dan Rimso Maruli Sinaga-S Derincen Hasugian (nomor urut 3).

Ketua KPU Humbahas Leonard Pasaribu mengatakan, penetapan kedua paslon yang diusung Partai Golkar itu berdasarkan putusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Humbahas Nomor  03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015, untuk paslon Bupati dan Wakil Bupati Palbet Siboro-Henri Sihombing (Paten).Sedang putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan Nomor 10/G/Pilkada/2015/PT.TUN-MDN) sebagai dasar untuk penetapan pasangan Harry Marbun-Momento Nixon Sihombing (Harmoni).

Atas keputusan itu, lanjut Leo, KPU Kabupaten Humbahas menetapkan dua paslon bupati dari satu partai.

Manaek menyebut, pihaknya selaku wakil rakyat bingung menjawab pertanyaan masyarakat. Sebab atas penetapan paslon itu, masyarakat berasumsi bahwa ada paslon Bupati Golkar Panwaslih dan Paslon Bupati Golkar PT TUN.

“Dengan adanya dua calon bupati dari satu partai, sejauh mana keabsahannya,” tanya Manaek.

Menanggapi kebingungan tersebut, Leonard Pasaribu didampingi empat komisioner lainnya menanggapi, pertanyaan tersebut bukan menjadi ranah KPU Kabupaten Humbahas untuk menjawabnya.

“Bukan kami penentu legalitas Pilkada di Humbahas. Kami hanya menjalankan putusan sengketa. Terkait keabsahan biar pengadilan yang lebih tinggi dan MK yang menentukan,” kata Leonard. (FT)

Foto: Suasana rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD dengan KPUD dan Panwaslih Kabupaten Humbahas, Senin (23/11). (bataktoday/ft).

  • Bagikan