Putusan Bawaslu Sumut dalam Perjalanan ke Siantar

  • Bagikan

Pematang Siantar, BatakToday

Menjelang batas akhir tujuh hari pelaksanaan tindak lanjut putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 13 November 2015  atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Komisioner Panwaslih Kota Pematang Siantar, sumber BatakToday di Kantor Panwaslih Kota Pematang Siantar, siang ini, Selasa (24/11) pukul 12.00 WIB,  menginformasikan bahwa putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sebagai tindak lanjut putusan DKPP sedang dalam perjalanan dari Medan menuju Pematang Siantar.

Sumber tersebut tidak merinci apakah komisioner Bawaslu Sumut membawa langsung putusan atau melalui perwakilan. Pantauan BatakToday, sekitar 100 aparat kepolisian terlihat berjaga-jaga di sekitar kawasan Kantor Panwaslih Jalan Sanggar Pematang Siantar.

Sumber BatakToday di Kantor Bawaslu Sumut, siang ini menjelaskan, tindak lanjut putusan DKPP sebenarnya telah diputuskan pada rapat pleno Kamis (17/11) yang lalu. Namun sumber tidak bersedia mengungkapkan isi putusan dimaksud. Sumber juga menjelaskan, Ketua dan anggota Bawaslu Sumut tidak berada di kantor, tanpa penjelasan tentang keberadaannya. Panggilan ke telepon selular Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahantidak mendapat tanggapan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pematang Siantar Mangasi Tua Purba menjelaskan, hingga siang ini KPU Kota Pematang Siantar belum menerima pemberitahuan maupun surat dari Bawaslu Sumut terkait tindak lanjut putusan DKPP Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 13 November 2015  atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh komisioner Panwaslih Kota Pematang Siantar. “Kita masih menunggu,” ujar Mangasi singkat, ketika dikonfirmasi melalui telepon selular, Selasa (24/11) pukul 12.13 WIB.

Wartawan BatakToday melaporkan dari lokasi, aparat kepolisian juga terlihat berjaga-jaga di sekitar Kantor KPU Kota Pematang Siantar, Jalan Porsea.

Sebagaimana diketahui, putusan DKPP pada angka 3 memutuskan, menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Teradu I atas nama Darwan Edyanto Saragih selaku Ketua merangkap Anggota Panwas Kota Pematangsiantar sampai keputusan Rekomendasi Panwas Kota Pematangsiantar dikoreksi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh KPU Kota Pematangsiantar, sehingga status pasangan calon yang dirugikan sebagai akibat pelanggaran kode etik oleh Ketua dan kedua Anggota Panwas Kota Pematangsiantar dipulihkan sebagaimana mestinya (restorative justice).

Sementara dalam pertimbangan putusannya, DKPP berpendapat bahwa penetapan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat dibiarkan untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan pilkada bebas dari kesalahan dan cacat bawaan sejak awal. Sehingga sampai seluruh tahapan berlangsung, seluruh pihak yang merupakan pemangku kepentingan dapat menerima semua rangkaian proses dan hasil dari pilkada itu, baik secara hukum dan etika. Oleh karena itu Keputusan Nomor: 45/Kpts/KPU-Kota- 002.656024/XI/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penetapan Survenof Sirait dengan Parlindungan Sinaga sebagai pasangan calon Wali/Wakil Walikota dalam Pilkada Kota Pematangsiantar merupakan status yang masuk kategori batal demi hukum, dan karena itu harus diambil tindakan untuk mencabut keputusan tersebut dengan menganulir pasangan calon Surfenov Sirait dengan Parlindungan Sinaga sebagai peserta Pilkada Wali/Wakil Walikota Pematangsiantar. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai atasan langsung harus melakukan tindakan untuk menyelamatkan Pilkada Kota Pematangsiantar dengan cara dan prosedur yang secara etis merupakan upaya pemenuhan kebenaran dan pemuliaan substansial.(EM/AFR)

Foto: Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahansaat pelantikan 536 Panwaslih TPS Kota Pematang Siantar di Balai Bolon GKPS Jalan Pdt J Wismar Saragih, Rabu (18/11). (bataktoday/em)

  • Bagikan