Penerimaan Negara dari Sektor Pajak Belum Optimal

  • Bagikan

Medan, BatakToday

Kemandirian APBN dinilai masih butuh perhatian dari sisi sumber anggaran yang menjadi komposisi utama pendapatan. Penerimaan dari sektor pajak hingga saat ini masih jauh dari potensi yang dimiliki negara ini. Diketahui, dari 250 juta penduduk Indonesia, hanya 27 juta yang memiliki NPWP (11%) dan hanya sekitar 10 juta yang menyampaikan SPT tahunan secara regular.

“Dari 10 juta tersebut kebanyakan berstatus karyawan, yang pajaknya sudah dibayar perusahaan dimana dia bekerja. Kebanyakan masukan nihil,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) RI Bambang Brodjonegoro pada Dialog Bersama Menteri Keuangan dengan wajib pajak se Sumatera di Hotel Grand Aston Medan, Rabu (25/11). Menurut Menkeu, kondisi ini butuh dukungan semua pihak sehingga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih baik ke depan.

Menkeu Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, tengah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan penerimaan pajak, yang dilakukan melalui program tahun pembinaan, revaluasi aset, dan tahun pengampunan pajak (tax amnesty).

Bambang mengungkapkan, tax ratio Indonesia pada tahun 2014  diangka 11 persen dari produk domestik bruto (PDB), menurun dari tahun sebelumnya. Sementara tax ratio negara maju rata-rata menempati atau mendekati angka 20 persen. Untuk itu, tax ratio Indonesia harus ditingkatkan, agar bisa bersaing dengan negara-negara maju.

Penurunan tax ratio 2014, lanjut Bambang, diakibatkan sejumlah faktor, meski pertumbuhan ekonomi menunjukkan arah yang semakin baik. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan terhadap kesalahan yang sudah terjadi selama ini. Yang pertama, adalah perbaikan administrasi perpajakan, kemudian  mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran pajak. Saat ini kepatuhan membayar pajak masih sekitar 50 persen.

“Jadi bisa kita bayangkan, penerimaan pajak kita bisa dua kali lipat dari kondisi saat ini,” ujarnya di hadadapan seluruh Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) se Sumatera dan para wajib pajak.

Disampaikanya, ke depan DJP akan terus berupaya menyempurnakan data, agar wajib pajak perseorangan lebih tinggi setoran pajaknya daripada wajib pajak badan. Demikian halnya dengan tax amnesty, sedang dipersipkan DJP. Kemudian mengenai revalusai untuk perusahaan yang memiliki aktiva tetap dan aset besar, akan diberikan tarif diskon jika diajukan sebelum akhir tahun ini.

Harapan yang sama juga disampaikan Direktur Jenderal Pajak
Sigit Priadi Pramudito. Ia menghimbau wajib pajak agar memanfaatkan sisa waktu 5 minggu tahun 2015 untuk mengajukan perbaikan SPT. Sebab, dalam tahun pembinaan ini, sanksi tunggakan pajak diputihkan.

Sigit mengakui, pihaknya selama ini masih kurang dalam memberikan pembinaan. “Kami saat ini sedang menghimpun data dari 64 kementerian untuk menguji SPT untuk diperbaiki ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Kanwil DJP Sumut I Mukhtar mengatakan, dialog tersebut dihadiri 6 kanwil dan wajib pajak 763 orang. (AFR)

Foto: Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro saat memberikan pemaparan pada Dialog Bersama Menteri Keuangan dengan wajib pajak se Sumatera di Hotel Grand Aston Medan, Rabu (25/11).

  • Bagikan