Poltak-Ro Tak Berani Teken Kontrak Politik

  • Bagikan

Toba Samosir, BatakToday

Pasangan calon Bupati Toba Samosir periode 2015-2020, Poltak Sitorus-Robinson Tampubolon (Poltak-Ro) tak berani menandatangani surat pernyataan kontrak politik dari salah seorang warga saat gelaran kampanye akbar di Lapangan Sisingamangaraja XII Balige, Sabtu (28/11).

Warga Toba Samosir dimaksud, Sebastian Hutabarat di sela kampanye akbar berlangsung, menyodorkan surat pernyataan kontrak politik berisi tujuh poin.

Di antaranya, jika terpilih tidak akan mengutip fee proyek, setiap  kegiatan dan pengelolaan anggaran  di setiap SKPD akan diumumkan secara transparan.

Pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Toba Samosir nomor urut 2, Poltak Sitorus dan Robinson Tampubolon beserta rombongan saat menuju Lapangan Sisingamangaraja XII Balige, Sabtu (28/11).
Pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Toba Samosir nomor urut 2, Poltak Sitorus dan Robinson Tampubolon beserta rombongan saat menuju Lapangan Sisingamangaraja XII Balige, Sabtu (28/11).

Berikutnya, memberikan kesempatan kepada setiap PNS untuk menduduki jabatan sesuai dengan pangkat, golongan, pendidikan dan kemampuannya.

Jauh hari sebelumnya Sebastian telah mendiskusikan hal ini kepada KPU Kabupaten Toba Samosir dan kepada para calon Bupati Toba Samosir. Poltak-Ro bahkan telah memberikan sinyal bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut.

Lalu pada momen kampanye akbar Poltak-Ro di Lapangan Sisingamangaraja, dengan niat tulus dan peduli perbaikan Toba Samosir, Sebastian memberanikan diri maju ke panggung untuk  menyodorkan surat pernyataan tersebut kepada Poltak-Ro.

Di depan ribuan massa, Sebastian membacakan surat penyataan kontrak politik tersebut dengan lantang dan penuh semangat.

Usai pembacaan surat pernyataan kontrak politik, beberapa orang tim sukses dan tokoh partai politik tidak terima dengan ide maupun isi dari surat pernyataan kontrak politik itu.

“Kita tidak setuju bentuk surat pernyataan kontrak politik seperti ini, kami tidak ingin anak kami (Poltak-Ro) terjebak,” kata salah seorang tokoh masyarakat Toba Samosir, bermarga Simanjuntak.

Pendapat senada disampaikan kader Partai Golkar dari provinsi bermarga Sitorus. Menurutnya, bentuk surat pernyataan kontrak politik yang demikian sepertinya tidak perlu dilaksanakan.

“Janji-janji politik yang kita sampaikan di hadapan ribuan warga saat ini jauh lebih berguna dan penting dibanding itu,” kata Sitorus.

Dikatakannya, ribuan warga saat ini menjadi saksi dan bisa menagih semua sesuai dengan visi misi dan program-program pasangan Poltak-Ro.

Sebastian ketika dimintai tanggapannya atas gagalnya penandatanganan surat pernyataan kontrak politik kepada calon bupati Poltak-Ro dan dua pasangan calon lainnya (nomor urut 1 Winman, dan nomor urut 3 Monangta, red), mengatakan kecewa terhadap ketiga pasangan tersebut.

“Tidak ada sentimenku kepada salah satu pasangan calon bupati ini, jadi kekecewaan saya ini berlaku untuk ketiga pasangan calon itu,” ujar Sebastian kepada Batak Today, Minggu (29/11).

Dia menilai, siapa pun bupati yang terpilih nanti, jangan berharap banyak, karena praktik dan pola-pola lama seperti bupati terdahulu diyakini masih akan tetap berlangsung.

“Tidak ada jaminan calon bupati terpilih akan bersih dan transparan dalam mengelola anggaran, sesuai dengan visi dan misi yang telah biasa disampaikan kepada masyarakat selama ini. Dan itu hanya janji-janji doang, ” tandasnya.

Sebastian yang memiliki hobi berpetualang ini mengatakan, ide untuk membuat komitmen dan surat pernyataan kontrak politik kepada para calon bupati Toba Samosir itu sesungguhnya hanya menanggapi dan menyiasati pernyataan visi misi maupun janji-janji politik yang disampaikan kepada masyarakat selama ini.

“Oleh karena visi dan misi dan komitmen para calon bupati itu lah yang kita adopsi, sehingga sangat perlu dibuat suatu ikatan dengan berkekuatan hukum melalui surat pernyataan bermaterai dan diaktenotariskan,” ujarnya.

Sebastian mengatakan, sesungguhnya undang-undang telah mengatur, setiap  pengelolaan anggaran negara harus dikelola dan dipergunakan secara transparan. Begitu juga setiap PNS berhak diangkat dan dipromosikan sesuai dengan pendidikan, pangkat dan kemampuannya.

“Tetapi kenapa mereka tidak bersedia menandatangani? Ada apa dengan mereka?” kata pengusaha studio dan SPBU ini. (AP)

Foto: Ribuan massa hadiri kampanye akbar calon Bupati Poltak Sitorus dan Robinson Tampubolon di Lapangan Sisingamangaraja XII Balige, Sabtu (28/11)

  • Bagikan