KIP Sumut Minta Penyelenggara Pilkada Transparan

  • Bagikan

Medan,  BatakToday-

Ketua Divisi Advokasi Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumut M Syahyan  meminta agar penyelenggara Pilkada tahun 2015 bekerja secara transparan.

“Baik diminta ataupun tidak diminta. Mengapa? Karena kalau tertututup, masyarakat akan sulit mengawasinya, dan yang namanya tertutup itu biasanya cenderung kepada penyimpangan,” tegasnya saat menjadi pembicara pada acara sosialisasi Penwaslih Kota Medan di Medan, Sabtu (5/12).

Syahyan yang hadir sebagai pembicara, di hadapan para mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan organisasi masyarakat, menyampaikan ajakan tersebut dengan harapan masyarakat bisa melihat proses dan tahapan pilkada berjalan dengan baik.

“Transparansi yang kita maksud adalah mulai dari penetapan daftar pemilih tetap, penetapan nama calon, anggaran, dan pengumuman jumlah suara hasil pemungutan suara,” terangnya.

Dengan demikian, lanjut Syahyan, masyarakat akan bisa mengawasi jika ada penyimpangan, karena transparansi informasi publik jelas diatur dalam UU No 14 tahun 2008 tentang KIP. Masyarakat berhak mendapatkan dan mengetahui informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Panwaslih kota Medan Uliansyah Nasution mengatakan, masyarakat agar melaporkan setiap kecurangan yang ditemukan di lapangan.

“Sekadar curiga pun, mohon sampaikan ke pengawas di TPS atau langsung ke Panwaslih Kota Medan. Informasi itu sangat berharga bagi kami,” ujarnya.

Karena menurutnya, tidak ada kemampuan Panwaslih melakukan pengawasan di seluruh TPS.

“Bagaimana mungkin satu pengawas bisa mengawasi 800 orang pemilih. Tanpa dukungan masyarakat, ini akan sulit,” ujarnya.

Kepada wartawan dijelaskannya, pelaksanaan sosialisasi ‘Gerakan Bersama Awasi dan Laporkan’  bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan pilkada.

“Pada kesempatan ini, kita juga mengajak agar mereka yang hadir ini bisa menjadi pelopor mengawasi pilkada ini,” ujarnya.

Sebab, papar Uliansyah, berbagai upaya kecurangan pada proses pilkada seperti money politic, penggunaan C6 milik orang lain untuk memilih, dan lain sebagainya, bisa saja terjadi di tengah masyarakat secara masif.

Diharapkannya, hal itu tidak akan terjadi sehingga pemimpin yang terpilih pun nantinya bisa sesuai dengan harapan rakyat. (AFR)

Foto: Komisioner Panwaslih Kota Medan Uliansyah Nasution didampingi stafnya saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di sela-sela sosialisasi pengawasan Pilkada Kota Medan, Sabtu (5/12).

  • Bagikan