Benget: PTUN Bukan Lembaga Pengadil Sengketa Pilkada

  • Bagikan

Pematang Siantar, BatakToday-

Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara, Benget Silitonga menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan lembaga yang berwenang menyidangkan apalagi memutus sengketa pilkada.

Hal itu disampaikan Benget saat dimintai tanggapan atas adanya putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, menyusul gugatan pasangan Surfenov Sirait-Parlindungan Sinaga atas pencoretan kepesertaan mereka yang dilakukan KPU Kota Pematang Siantar pada 27 November 2015 lalu.

Menurut Benget, pihaknya memang menerima adanya putusan sela dari PTUN Medan yang intinya meminta pencoretan pasangan Surfenov Sirait-Parlindungan Sinaga ditunda, sesuai dengan surat nomor : 98/G/2015 tertanggal 8 Desember 2015.

Namun menurut Benget, sesuai dengan aturan UU Nomor 1 tahun 2015 juncto UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa sengketa pilkada hanya dilakukan di lembaga Panwaslih, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.

Karena, kata Benget, undang-undang tentang pemilihan ini merupakan aturan yang ‘lex specialis’ atau khusus tentang kepemiluan.

“Sesuai dengan aturan pilkada, bahwa sengketa pilkada hanya disidangkan di Panwaslih, PT TUN dan Mahkamah Agung, dan tidak ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi menurut saya, putusan sela itu tidak bisa dijadikan dasar bagi KPU untuk melakukan tindakan,” jelasnya melalui sambungan telepon seluler, Selasa (8/12) sore.

Benget selanjutnya menjelaskan, dilihat dari jadwal waktu, saat ini tidak lagi ada ruang untuk mengajukan sengketa pilkada.

Namun begitu, kata Benget, pihaknya tetap menampung putusan sela PTUN tersebut dengan melakukan konsultasi ke KPU RI.

“Tetap kita terima dan pelajari. Kita tetap konsultasikan ke KPU RI,” jelas Benget, sambil menyebut agar hasil konsultasi tetap ditunggu dari KPU RI.

Sembari itu kata Benget, proses Pilkada Pematang Siantar tetap berjalan normal seperti biasa, dan tidak ada penundaan.

“Tidak ada kata penundaan dalam pilkada kita, sebagaimana diatur dalam UU No 1 tahun 2015 juncto UU No 8 tahun 2015. Yang ada pilkada susulan atau lanjutan, itu pun jika ada yang sifatnya darurat atau bencana alam,” katanya menegaskan. (tg)

Foto: Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara, Benget Silitonga. (rumahpemilu.org)

  • Bagikan