Panwaslu Tanjungbalai Diduga Lakukan Pembiaran Politik Uang

  • Bagikan

Tanjungbalai, BatakToday-

Panwaslu Kota Tanjungbalai diduga melakukan pembiaran atas praktik politik uang oleh salah satu pasangan calon wali kota-wakil wali kota Tanjungbalai. Meskipun laporan telah diterima Panwaslu, namun tidak ada tindak lanjut penyelidikan yang memadai untuk mengungkap dugaan pelanggaran tersebut.

Hal itu terungkap pada rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi A DPRD dengan Panwaslu Tanjungbalai dan Polres Tanjungbalai, Senin (7/12).

Ketua Panwaslu Tanjungbalai, Suardi, usai rapat kepada wartawan  membenarkan pihaknya telah menerima laporan dugaan politik uang tersebut.

“Saya tidak mengetahui, pasangan calon mana yang menyuruh untuk memfoto copykan surat C6 tersebut,” jawabnya saat ditanya hasil dari penyelidikan Panwaslu setelah menerima laporan dugaan politik uang tersebut.

Sebelumnyadalam rapat, Ketua Forum Komunikasi Anak Daaerah (Fokad) Asmadi menilai Panwaslu tidak melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan tahapan pilkada sesuai fungsinya.

“Terjadinya dugaan money politic dirumah H Zulkifli Batubara yang melakukan mobilisasi, kemudian dengan ditangkapnya surat undangan C6 yang telah difoto copy, secara kasat mata saya menilai daerah ini sudah tidak kondusif lagi menjelang Pilkada 9 Desember 2015 mendatang. Kalau persoalan ini dibiarkan berlanjut, bisa terjadi pertumpahan darah, apabila masyarakat disuruh langsung untuk menangkap pelaku money politic itu,” katanya.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai AKP Revi Nurvaleni mengatakan, pelaku politik uang bisa dijerat dengan Pasal 149 KUHP.

“Pasal ini mengatur tentang penyuapan dalam pemilihan dengan ancaman hukuman sembilan bulan penjara,” terang Revi.

Ketua Panwaslu Kota Tanjungbalai Suardi membenarkan bahwa anggotanya telah menerima laporan tentang warga yang tertangkap memfoto copy formulir C6.

“Pelaku atas nama Azwar, pengawas TPS 10 Kelurahan TB Kota IV, Kecamatan TB Utara. Nantinya yang bersangkutan ini langsung kita pecat. Proses hukumnya nanti dikaji di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Apabila ada unsur pidana, proses hukumnya kami lanjutkan,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Tanjungbalai H Syarifuddin mengatakan, telah terjadi pembiaran praktik politik uang oleh Panwaslu Kota Tanjungbalai.

“Panwaslu tidak bekerja untuk melakukan pengawasan terhadap permainan money politic. Rapat dengar pendapat ini dengan memanggil Panwaslu dan Polres Tanjungbalai, hendaknya menghasilakn keputusan dan tindakan dalam proses pilkada,” katanya. (eko)

Foto: Komisi A DPRD Tanjungbalai melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Panwaslu dan Polres Tanjungbalai terkait dugaan politik uang, Senin (7/12)

  • Bagikan