Plt Gubsu Berharap Pilkada Siantar dan Simalungun Bisa Dilaksanakan

  • Bagikan

Medan, BatakToday-

Penundaan Pilkada di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun diharapkan tidak berkepanjangan dan bisa dilaksanakan di tahun 2015. Penundaan berdampak kepada besarnya kerugian dari sisi pendanaan dan kerugian sosial.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (9/12).

“Kita tadi sudah minta petunjuk kepada pemerintah pusat melalui Mendagri, agar persoalan di Sumut segera diputuskan,” ujarnya usai melaksanakan teleconference dengan Mendagri bersama FKPD Sumut.

Pihaknya meminta agar ada kebijakan mengenai payung hukum penggunaan anggaran jika ada pengulangan atau mekanisme lainnya. Anggaran yang dialokasikan per kabupaten/kota bisa mencapai Rp 50 miliar.

Ketua Bawaslu Sumut Safrida Rasahan menyebutkan, untuk Pilkada Kabupaten Simalungun membutuhkan anggaran Rp 40 miliar untuk KPU, Rp 6 miliar untuk Panwaslih, dan Rp 3 miliar untuk pengamanan. Untuk Pilkada Kota Pematang Siantar, KPU Kota Pematang Siantar membutuhkan anggaran Rp35 miliar, Rp 5 miliar untuk Panwaslih, dan kisaran Rp 2,5-Rp3 miliar untuk pengamanan.

“Jadi kita sangat mengharapkan pengadilan akan segera membuat keputusan yang inkracht, agar pilkada dua daerah ini tidak ditunda hingga tahun 2017,” ujarnya.

Selain menghindari kerugian negara akibat penganggaran ulang, menurut Safrida, akan sulit mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah terpakai.

Safrida memprediksi jika pilkada diundur, maka akan menelan anggaran yang lebih besar lagi.

“Kita sangat berharap Kemendagri bersama KPU RI dan Bawaslu RI mendorong Mahkamah Agung untuk segera memproses dua kasus yang ada di Sumut,” ujarnya.

Pilkada di dua daerah ini, kata Safrida sudah siap untuk dilaksanakan.

“Kita hanya ingin memastikan dua pasangan calon ini, apakah bisa ikut serta atau tidak,” ujarnya.

Juga disarankannya, agar KPU Kota Pematangsiantar dan KPU Kabupaten Simalungun melakukan upaya hukum pada Kamis (10/12).

“Ini kan hari libur, jadi besok kita harapkan KPU langsung melakukan upaya hukum agar persoalan ini segera usai,” ujarnya. (AFR)

Foto: Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan isteri Evi Diana Erry memegang surat suara sebelum memasuki bilik suara di TPS 16, Komplek Villa Gading Mas, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Aplas, Rabu (9/12). (bataktoday/afr)

  • Bagikan