Paslon Main Politik Uang, Ratusan Massa Demo KPU Tanjungbalai

  • Bagikan

Tanjungbalai, BatakToday-

Dipicu dugaan salah satu pasangan calon wali kota-wakil wali kota melakukan politik uang, ratusan massa gelar aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Rabu (9/12).

Dalam aksi yang dikawal puluhan personil Polres Tanjungbalai itu, massa membeberkan dugaan  permainan politik uang secara masif sesaat menjelang hari pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS).

Menurut Rivai, koordinator dan orator aksi, kecurangan itu dilakukan dengan cara surat pemberitahuan memilih atau formulir C6 difotokopi, dan aslinya diserahkan kepada paslon tertentu untuk diganti dengan sejumlah uang.

Rivai, salah seorang warga saat berorasi di depan kantor KPU Kota Tanjungbalai. (bataktoday/eko)
Rivai, salah seorang warga saat berorasi di depan kantor KPU Kota Tanjungbalai. (bataktoday/eko)

Dia menyebut, hal itu antara lain terjadi di TPS XIV dan TPS XV Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso. Kemudian di TPS VI, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, TPS V di Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, dan TPS III, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung.

“Anehnya, meskipun saksi keberatan terhadap pemilih yang menggunakan C6 fotokopi, namun petugas KPPS tetap memperbolehkan untuk memilih,” tandasnya .

“Permainan itu dilakukan secara terstruktur dan masif. Untuk itu kami meminta agar KPU Kota Tanjungbalai membuka kotak suara sebagai pembuktian adanya dugaan kecurangan tersebut,” katanya.

Menanggapi itu, Ketua KPU Kota Tanjungbalai, Amrizal mengatakan, bahwa pihaknya tidak boleh membuka kotak suara sebelum memperoleh surat rekomendasi dari Panwaslu Kota Tanjungbalai dan surat perintah dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) .

“Untuk pembuktian adanya dugaan money politic itu datangnya dari Panwaslu Kota Tanjungbalai, setelah mereka melakukan kajian. Untuk menyatakan paslon itu didiskualifikasi bukan kami, akan tetapi PTUN itu sendiri, setelah pihak yang keberatan mengajukan gugatan,” katanya.

Kapolres Tanjungbalai, AKBP Ayep Wahyu Gunawan mengatakan, tugasnya hanya sebagai pengamanan.

 “Selama dalam proses pemilihan di TPS, petugas kami posisinya tidak boleh berada di dalam. Bila ada terjadi keributan, pengamanan tidak boleh kami lakukan apabila tidak ada permintaan. Prinsipnya kami bertugas hanya mengamankan kotak suara,” pungkasnya. (eko)

Foto: Ratusan massa saat melakukan unjuk rasa di kantor KPU Kota Tanjungbalai. (bataktoday/eko).

  • Bagikan