Hadapi Surfenov-Parlin, KPU Siantar Siapkan Kuasa Hukum Berpengalaman

  • Bagikan

Pematang Siantar, BatakToday-

Guna menghadapi sidang gugatan pasangan Surfenov-Parlin di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan pada Rabu (16/12) mendatang, KPU Kota Pematang Siantar menyiapkan kuasa hukum yang berpengalaman menangani sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) atau pemilihan legislatif (pileg).

Ketua KPU Kota Pematang Siantar, Mangasitua Purba kepada BatakToday mengatakan, pihaknya menghunjuk Marjoko, yang sebelumnya merupakan kuasa hukum KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan KPU Kabupaten Dairi.

Selain kuasa hukum yang berpengalaman, KPU Kota Pematang Siantar juga akan menyertakan tim hukum dari KPU Sumut dan KPU RI.

“Pak Marjoko yang sebelumnya merupakan  mantan kuasa hukum KPU Taput dan KPU Dairi. Karena untuk bisa menjadi kuasa hukum di KPU itu diutamakan yang berpengalaman, sudah pernah menangani pilkada atau pileg. Selain didampingi kuasa hukum, KPU Siantar juga akan didampingi oleh tim internal hukum KPU Sumut dan KPU RI,” ujar Mangasi, Senin (14/12).

Mangasi menegaskan, sidang yang digelar pada 16 Desember mendatang hanya sidang tata usaha negara (TUN) biasa dan bukan sidang di pengadilan tinggi tata usaha negara (PT TUN).

“Ini sidang biasa, sehingga muncul wacana salah alamat gugatannya,” katanya.

Disebutkan Mangasi, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 juncto UU Nomor 8  tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, ditegaskan bahwa sidang sengketa pilkada itu ruangnya adalah Panwas atau Bawaslu, PT TUN dan Mahkamah Agung terkait dengan perselisihan hasil pemilihan (PHP).

“Lembaga yang tiga inilah yang berwenang untuk bersidang dalam sengketa pilkada, PTUN tidak dikenal dalam pilkada,” terang Mangasi.

Dia menguraikan, untuk proses pengajuan sengketa pilkada di PTTUN,  Panwas terlebih dahulu bersidang, setelah menerima permohonan pihak paslon.

Bila Panwas menyatakan pemohon atau paslon kalah, maka paslon bersangkutan bisa mangajukan banding ke PTTUN.

“Tapi kalau pemohon menang dan KPU sebagai termohon dinyatakan kalah, tidak ada upaya banding,” jelasnya.

Sedangkan untuk gugatan Surfenov-Parlin yang masuk melalui jalur PTUN, tidak dikenal dalam Undang-Undang Pilkada.

“Sama, ketika mereka mebawa putusan PN Jakarta Utara (kasus Golkar, red), juga tidak dikenal dalam UU Pilkada” kata Mangasi mengingatkan. (EM)

Foto: Ketua KPU Kota Pematang Siantar, Mangasi Tua Purba. (koleksi pribadi Mangasi Tua Purba)

  • Bagikan