Hakim PTTUN Medan Minta JR-Amran Perbaiki Berkas Gugatan

  • Bagikan

Medan, BatakToday-

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan meminta pasangan JR Saragih-Amran Sinaga memperbaiki materi gugatan mereka, dalam  sidang yang digelar di PTTUN Medan, Senin (14/12).

Informasi diperoleh, sidang yang digelar dipimpin oleh Asmin Simanjorang dan dua hakim anggota, Maskuri dan Disiplin F Manao.

Hadir dalam sidang tersebut, tiga komisioner KPU Kabupaten Simalungun, Fuji Rahmad Harahap, Dadang Yusprianto, dan Rahmadhani Sari Isni Damanik. Sedang dari tim JR Saragih-Amran Sinaga hadir di antaranya, Johalim Purba, Sulaiman Sinaga, dan Albert Pane.

Asmin Simanjorang dalam sidang tersebut menyampaikan  agar JR Saragih-Amran Sinaga memperbaiki gugatan, dimana sebelumnya putusan PTTUN tanggal 8 Desember 2015 lalu, pada bagian menimbang poin 2 adalah salah redaksi.

Sebelumnya, JR Saragih-Amran Sinaga melayangkan gugatan sengketa ke PTTUN Medan dengan menyertakan surat No: 4.A-48/jr-amran.sim/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015, perihal keberatan atas keputusan KPU Nomor: 79/kpts/kpu-sim/002.434769/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 tentang pembatalan pasangan calon bupati-wakil bupati Simalungun 2015 nomor urut 4.

Surat rekomendasi ‘siluman’ ini yang kemudian menjadi salah satu dasar bagi hakim PTTUN Medan membuat putusan sela, dan berujung penundaan pemungutan suara di Kabupaten Simalungun pada Rabu, 9 Desember 2015.

Belakangan surat yang entah dari mana ini, direvisi dengan surat Panwaslih Kabupaten Simalungun yang baru tiba saat sidang, yakni nomor  :  002/031/panwas/21/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 perihal permintaan penjelasan dan tindak lanjut laporan kepada KPU Kabupaten Simalungun.

Ketua Panwaslih Kabupaten Simalungun, Ulamatuah Saragih menegaskan pihaknya tidak pernah memberikan surat rekomendasi ke PTTUN terkait gugatan pasangan JR Saragih-Amran Sinaga, baik surat nomor No: 4.A-48/jr-amran.sim/XII/2015 maupun surat 002/031/panwas/21/XII/2015.

“Kami sudah surati PTTUN Medan, bahwa surat nomor 48 bukan dari Panwas. Saya pastikan surat bantahan itu sudah sampai ke PTTUN, cuma saya lupa tanggal pengiriman,” tegasnya, Senin (14/12).

Ulamatuah juga sebutkan surat nomor 002 bukan ditujukan ke PTTUN Medan. Surat itu hanya disampaikan ke KPU Kabupaten Simalungun, Bawaslu RI, Bawaslu Sumut, dan pasangan JR Saragih-Amran Sinaga sebagai tembusan.

“Ya kalau PTTUN memakai itu surat 002 sebagai surat untuk revisi surat nomor 48 dalam sidang tadi, bisa saja itu disampaikan pihak JR-Amran,” sebutnya.

Sebelumnya sidang di PTTUN hari ini mengagendakan penyampaian isi gugatan dari JR Saragih-Amran Sinaga. Namun hakim akhirnya meminta diundur karena masih melakukan perbaikan materi gugatan. Hakim juga meminta KPU Kabupaten Simalungun agar mempersiapkan jawaban pada sidang yang akan digelar pada Rabu, (16/12).

Saat wartawan mengkonfirmasi Asmin Simanjorang soal kabar miring pihaknya diduga menerima suap atas lahirnya putusan sela tertanggal 8 Desember 2015, yang dasarnya dinilai sangat lemah, termasuk soal prosedural gugatan sengketa pilkada yang disampaikan JR Saragih-Amran Sinaga diduga menyalahi, dia membantah hal itu.

“Silakan dicek. Kalau pun mau disuap, ya Rp 10 miliar lah. Lalu saya akan mengundurkan diri,” katanya, dicegat usai sidang. (TG/SIL)

Foto: Ilustrasi.

  • Bagikan