Hentikan Diskriminasi terhadap Penghayat Parmalim dan Ugamo Bangso Batak

  • Bagikan

Medan, BatakToday-

Penghayat (pengikut) aliran kepercayaan Parmalim dan Ugamo Bangso Batak masih mendapati sejumlah persoalan, khususnya dalam administrasi kependudukan dan kehidupan sosial lainnya. Terutama bagi yang tinggal di lingkungan perkotaan dan era elektrisasi data kependudukan saat ini.

Hal itu mengemuka pada dialog publik bertajuk ‘Penghayat Agama Leluhur Bicara, Pemerintah Merespon, Perlindungan Negara terhadap Penghayat Agama Leluhur Mengatasi Pemiskinan’ yang dilaksanakan Aliansi Sumut Bersatu (ASB) di Hotel Grand Sakura Medan, Selasa (15/12).

Bahasan dalam dialog berdasarkan assesment dan live-in ASB di dua komunitas pengahayat kepercayaan tersebut sebelumnya, yang dilakukan ASB dengan tinggal di tengah lingkungan dan keluarga penghayat kedua aliran kepercayaan tersebut yang ada di Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Direktur Program ASB Ferry Wira Padang dalam paparannya merumuskan berbagai kendala dalam menjalankan kehidupan sehari hari sebagai warga Negara, yang dikelompokkan dalam 3 aspek, yaitu hak-hak dasar (administrasi kependudukan, pendidikan dan pekerjaan), kebijakan publik, dan penerimaan sosial.

Selanjutnya Ferry mengungkapkan 5 kelompok permasalahan paling menonjol yang kerap dialami warga penganut aliran kepercayaan minoritas ini.

Pertama, terkait data kependudukan, tidak sinkronnya penulisan identitas agama di KK, KTP dan Akte Nikah.

“Mereka dipaksa untuk memilih salah satu agama yang ‘diakui’ oleh negara untuk dicantumkan di lembaran data kependudukan,” jelasnya.

Kedua, tidak adanya pendidikan agama Parmalim atau Ugamo Bangso Batak di sekolah, sehingga komunitas ini diharuskan memilih pelajaran agama yang ‘diakui’ jika menjadi pelajar/mahasiswa. Selain itu, khusus komunitas parmalim, juga tidak mendapatkan izin untuk beribadah di hari Sabtu.

Ketiga, sulitnya mendapatkan pekerjaan karena sering dipertanyakan identitas keagamaannya. Beberapa ada yang memilih keluar dari pekerjaan karena tidak mendapatkan izin beribadah.

Keempat, kehidupan sosial masyarakat urban yang cenderung membentuk serikat tolong menolong (STM) yang tidak menerima anggota dengan identitas sebagai parmalim.

Dan yang kelima, banyaknya kepala lingkungan yang tidak paham tentang kebijakan pengosongan kolom agama di KTP, sehingga memaksa kelompok Parmalim dan Ugamo Bangso Batak untuk memilih salah satu dari 6 agama yang ‘diakui’.

“Pada pemerintahan Jokowi saat ini, kita sudah diakui. Tinggal hanya mengingatkan dan mengingatkan, bahwa  diskriminasi masih terjadi,” ungkap Ferry.

Juga dikatakannya, persoalan-persoalan tersebut hanya garis besar saja. Dalam prakteknya, masih banyak hal-hal yang butuh perhatian pemerintah.

Diskusi diikuti oleh sekitar 60 peserta yang berasal dari perwakilan Parmalim, Ugamo Bangso Batak, anggota Forum Komunikasi Kebhinnekaan, Pemerintah (Dinas Pendidikan Sumut, Dinas Pariwisata Kota Medan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan), NGO, aktivis mahasiswa dan jurnalis (AFR)

Foto: Suasana pembukaan dialog yang dimulai dengan doa bersama sesuai tata cara aliran Parmalim. (bataktoday/afr)

  • Bagikan