KPU Simalungun Bantah Seluruh Dalil Gugatan JR-Amran

  • Bagikan

Medan, BatakToday-

KPU Kabupaten Simalungun membantah seluruh dalil yang disampaikan JR Saragih-Amran Sinaga sebagai penggugat pada sidang gugatan yang kembali digelar di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan, Jalan Peratun, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Rabu (16/12).

Agenda sidang mendengarkan jawaban dari tergugat, KPU Kabupaten Simalungun, dan penyerahan dokumen. Kuasa hukum KPU Kabupaten Simalungun,

Sedarita Ginting dalam jawabannya membantah semua gugatan. Dia menyampaikan 45 hingga 50 poin bantahan.

“Intinya kita membantah semua dalil-dalil penggugat, karena semua yang dilakukan komisioner KPU Simalungun sudah tepat dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya seusai sidang.

Sedarita juga menegaskan, soal mekanisme pengajuan gugatan ke PT TUN Medan, waktu gugatan yang kadaluarsa, serta pasangan tidak boleh dipandang terpisah melainkan sebagai satu kesatuan.

“Rencananya, pada sidang Jumat (18/12), kita akan menghadirkan saksi-saksi, kemungkinan juga saksi ahli,” jelas Sedarita.

Sidang ini merupakan sidang ketiga gugatan pasangan JR Saragih-Amran Sinaga, setelah sidang kedua digelar Senin (14/12) lalu.

Pada Selasa (8/12) lalu, majelis hakim PT TUN Medan mengabulkan permohonan JR Saragih-Amran Sinaga untuk menunda surat keputusan KPU Kabupaten Simalungun yang telah membatalkan pencalonan pasangan nomor urut 4 itu.

Putusan itu kemudian berdampak pada penundaan Pilkada Kabupaten Simalungun, bersama 4 daerah lain di Indonesia.

Diketahui sebelumnya, Minggu (6/12), KPU Kabupaten Simalungun membatalkan pencalonan JR Saragih-Amran Sinaga dari pilkada serentak 9 Desember.

Pasangan petahana ini dibatalkan pencalonannya setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan Amran Sinaga terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan atau turut melakukan perbuatan sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan tata ruang.

Dalam amar putusan tertanggal 22 September 2014, majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar menjatuhinya hukuman 4 tahun penjara. Saat di pengadilan tingkat pertama jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Simalungun menuntutnya dengan hukuman 5 tahun penjara.

Sementara Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 88 ayat (1) huruf b menyebutkan, pasangan calon terkena sanksi pembatalan jika telah terbukti melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. (AFR)

Foto:  Gedung Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara (PT TUN) Medan.

  • Bagikan