Ratusan Warga Humbahas Demo Desak Pilkada Ulang

  • Bagikan

Humbahas, BatakToday-

Jelang rekapitulasi penghitungan suara yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) pada 20 Desember 2015 mendatang, ratusan massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Humbang Hasundutan (AMPH) menggelar aksi unjukras di kantor KPU dan Panwaslih setempat, Rabu (16/12).

Koordinator aksi, DK Silaban dalam orasinya menegaskan, penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Humbahas cacat hukum dan sangat bertentangan dengan Undang-undang No 8 tahun 2015 pasal 40 ayat 4, yang mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusung satu pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat lagi diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.

“Maka itu, kami dari Aliansi Masyarakat Peduli Humbahas menyampaikan beberapa tuntutan kepada penyelenggara pilkada, di antaranya menolak hasil pilkada Kabupaten Humbahas, dan meminta KPU supaya melaksanakan pilkada ulang,” katanya.

Kemudian, sambungnya, mendesak KPU setempat agar tidak melaksanakan rekapitulasi perolehan suara, karena pelaksanaan seluruh tahapan pilkada dan penetapan calon bupati-wakil bupati tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap Panwaslih, AMPH juga menuntut agar lembaga pengawasan pilkada ini mengeluarkan rekomendasi dilakukannya pilkada ulang atau pencoblosan ulang.

Selain itu, juga diminta kepada Mahkamah Konstitusi dan badan peradilan lainnya untuk membatalkan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Humbahas.

Bersamaan dengan penyampaian orasi, massa juga membawa poster-poster dan spanduk yang berisikan kecaman atas tindakan KPU dan Panwas yang dianggap telah merusak demokrasi di Indonesia.

Oleh karena kondisi tersebut, Delton Siburian mewakili pengunjuk rasa sekaligus penanggung jawab aksi meyakini, bahwa KPU dan Panwas terindikasi menerima suap, sehingga meloloskan dua paslon, Palbert Siboro-Henri Sihombing dari kubu Golkar Agung Laksono dan Harry Marbun-Momento Sihombing dari kubu Golkar Aburizal Bakrie, yang notabene diusung satu partai politik.

“Kami mensinyalir, KPU dan Panwas telah menerima gratifikasi dari kedua paslon yang diusung satu parpol, makanya berani meloloskan kedua paslon tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang dengan undang-undang. Dengan demikian para penegak hukum akan kita desak untuk mengusut tuntas segala mekanisme yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara dan pengawasan pilkada,” tegasnya.

Seorang warga lainnya, Sudianto Munthe, memaparkan bahwa sebelumnya pihaknya sudah menyurati KPU dan Panwas terkait kesimpangsiuran penetapan calon yang sangat bertentangan dengan undang-undang itu.

Namun dua lembaga independen tersebut mengabaikan surat mereka. Sehingga setelah dilakukan pemungutan suara, pihaknya menilai bahwa pelaksanaan pilkada yang mencantumkan dua pasangan calon dari satu parpol yang sama sangat merugikan mereka sebagai warga yang mengikuti pesta demokrasi.

“Tidak ada kata menyerah terhadap kondisi ini, kami akan terus melakukan aksi untuk menolak keseluruhan hasil pilkada. Karena bagi kami pilkada ini bukan lagi pesta demokrasi, melainkan pesta manipulasi,” ujar Sudi.

Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Humbahas, Kosmas Manalu yang menerima kehadiran para demonstran mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti secepat mungkin seluruh tuntutan para demonstran. Pihaknya juga sudah menerima surat tuntutan dari AMPH dan akan mempelajari surat tersebut.

“Kami pelajari dulu isi surat yang diserahkan kepada kita, selanjutnya kita akan memberikan jawaban tertulis atas tuntutan tersebut,” katanya.

Sementara, Ketua Panwaslih Kabupaten Humbahas, Nelson Simamora mengatakan, pihaknya menghargai segala upaya yang dilakukan berbagai pihak selama itu masih di jalur hukum.

Sama halnya dengan aksi yang dilakukan oleh AMPH, Panwaslih menilai bahwa aksi demonstrasi tersebut merupakan warna dari pilkada, jadi harus dihadapi secara positif.

“Kita menerima lima perwakilan pendemo, dan kita menerima berkas gugatan pihak AMPH, serta akan mempelajarinya,” katanya. (FT)

Foto: DK Silaban dan Delton Siburian saat menyampaikan orasi di depan kantor KPU dan Panwas. (bataktoday/ft).

  • Bagikan