70 KK Warga Taput Demo Tolak Hasil Pilkades

  • Bagikan

Tapanuli Utara, BatakToday-

Sebanyak 70 kepala keluarga (KK) warga dari Desa Parlombuan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) berdemo menolak hasil pemilihan kepala desa (pilkades) ke kantor Bupati dan DPRD Taput, Jumat (18/12/2015) sekitar pukul 10.00 WIB.

Koordinator aksi, Marsel Gultom (41) mengatakan, kedatangan 70 KK warga menuntut laporan yang mereka sampaikan pada 10 November 2015 lalu, terkait hasil pilkades yang sudah disampaikan kepada pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan DPRD.

“Sebagian besar masyarakat Desa Parlombuan tidak menerima dan tidak mengakui Pemilihan Kepala Desa Parlombuan karena tidak demokratis,” ungkapnya.

Dia menyebut, dalam proses Pilkades Desa Parlombuan, ada pihak yang melakukan intervensi dan adanya sumpah atau ikatan. (padan: dekke ni sabulan, tu tonggina tu tabona, manang ise siose padan turipurna tu magona).

“Sebagai buktinya, salah seorang pemilih, Ferdy Gultom yang sehat jasmani dan rohani pada saat pilkades, dikawal ke bilik suara oleh pihak yang bersumpah. Demikian juga dengan seorang guru TK yang berpendidikan, dikawal ke bilik suara, dan masih banyak bukti-bukti yang lain,” tegasnya.

Foreden Gultom (75) selaku sesepuh Desa Parlombuan menegaskan, tuntutan mereka harus direalisasikan, jangan ada pembodohan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat kecil.

“Sebelum tuntutan kami dijawab dan direalisasikan, atas nama masyarakat Desa Parlombuan, kami menolak dan meminta kepada pemerintah agar jangan melantik Kepala Desa Parlombuan,” terangnya.

Staf Ahli Bupati Taput bidang pemerintahan, Humala Hutauruk yang menerima pengunjukrasa berjanji akan menyelesaikan tuntutan pengunjukrasa.

“Kemungkinan surat masyarakat Desa Parlombuan masih di Bapemmas, nanti yang bersangkutan akan kami panggil,” terangnya.

Senada, Asisten l Setda Kabupaten Taput, Parhimpunan Marpaung didampingi Rahman Situmeang berjanji akan datang ke desa mereka, untuk menyelesaikan secara langsung, sehingga tidak ada lagi persoalan di sana.

“Mengenai laporan tentang pelaksanaan kepala desa yang kurang baik, sudah kami tindak lanjuti dan sudah kita klarifikasi. Nanti jam tiga sore ada temu pers terkait dengan persoalan kepala desa, ” jelasnya.

Marpaung menegaskan, sesuai UU Desa dan peraturan daerah, ada hak kewenangan pemerintah menentukan klarifikasi sengketa suara terkait pilkades.

“Jadi kalau bapak-bapak, mau mengikutinya, kami persilakan. Demi rakyat Tapanuli Utara, pemerintah pasti akan membuat keputusan yang terbaik,” kilahnya.

Pantauan BatakToday, unjuk rasa dikawal aparat kepolisian yang dipimpin langsung Kapolres Taput, AKBP Dudus HD, dibantu personil Satpol PP Kabupaten Taput.  (TN/RTS)

Foto: Aksi demo masyarakat Desa Parlombuan di depan Kantor Bupati Taput, Jumat (18/12). (bataktoday/rts)

  • Bagikan