DPRD Siantar ‘Recoki' Berbagai Program Wali Kota Sebelumnya

  • Bagikan

Pematang Siantar, BatakToday-

Enam dari tujuh fraksi DPRD Kota Pematang Siantar memberikan respons dalam bentuk pemandangan umum atas Nota Pengantar Keuangan Rancangan APBD 2016 pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Eliakim Simanjuntak dan dihadiri langsung Penjabat Wali Kota Jumsadi Damanik, Jumat (18/12) malam.

Ke enam fraksi tampaknya bersepakat untuk mendorong agar Pemko Pematang Siantar mengoptimalkan capaian target pendapatan asli daerah (PAD), karena mengalami penurunan dalam beberapa pos penerimaan.

Kurangnya capaian target PAD yang paling disoroti adalah pendapatan dari retribusi parkir, padahal telah dipihak-ketigakan oleh Dinas Perhubungan sejak pertengahan tahun 2015.

Masalah prioritas lainnya yang diminta wakil rakyat untuk segera dituntaskan adalah penyertaan modal dan kinerja Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD-PAUS), banyaknya terminal bayangan yang memacetkan inti kota, pengentasan kemiskinan, serta penertiban pedagang kaki lima dan di trotoar yang mengganggu hak pejalan kaki.

Masalah penerimaan siswa baru (PSB), efektivitas tata kelola pemerintahan, keharusan APBD pro rakyat bukan pro birokrat, disiplin penggunaan anggaran, banyaknya mini market yang merugikan pedagang tradisional, netralitas ASN pada pilkada, menjamurnya menara (tower) operator telepon seluler yang banyak diprotes warga, perlunya penambahan lampu penerangan jalan, juga menjadi bagian yang diminta dewan untuk direspon pihak eksekutif.

“Kami meminta agar Pj Wali Kota segera mengevaluasi kinerja PD-PAUS,” ujar Kennedy Parapat dari Fraksi Nurani Keadilan dan Ronald Tampubolon dari Fraksi Demokrat.

Hotman Manik dari Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar Pj Wali Kota melakukan revolusi mental terhadap jajaran eksekutif sesuai dengan program Presiden Joko Widodo.

“Tema pembangunan Kota Pematang Siantar yang Mantap, Maju dan Jaya sebagai program wali kota lama kami minta untuk dievaluasi,” pinta Hotman.

Sementara itu, Frans Herbet Siahaan dari Fraksi Nasdem mempertanyakan apakah pelaksanaan pilkada yang tertunda 9 Desember lalu dapat dilaksanakan tahun ini.

Sedang Hotmaulina Malau dari Fraksi Indonesia Raya mendesak Dinas Pendidikan lebih memperhatikan sistem PSB serta pengelolaan dana pendidikan agar lebih tepat sasaran.

“PSB di Kota Pematang Siantar sering menjadi gejolak, untuk itu kami meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan perbaikan agar masyarakat tidak dirugikan dan PSB bisa berjalan lebih baik,” pintanya.

Juru bicara Fraksi PAN Pembangunan Sejahtera Nurlela Sikumbang meminta agar Pemko mengefektifkan tata kelola keuangan serta peningkatan kinerja aparatur, sehingga target yang dituangkan dalam R-APBD 2016 bisa dicapai, bukan sekadar wacana semata.

“Kami meminta kepada Pemko Pematang Siantar untuk memaksimalkan capaian yang direncanakan dalam RAPBD 2016, terutama pada bagian pendapatan. Program yang pro rakyat dan bukan pro birokrasi kami minta supaya diprioritaskan, sehingga anggaran benar-benar berguna bagi masyarakat,” ujarnya.

Fraksi Golkar satusatunya fraksi DPRD Kota pematang Siantar yang tidak menyampaikan pemandangan umum atas Nota Pengantar Keuangan Rancangan APBD 2016.

Sebelum penyampaian pemandangan umum, Sekretaris DPRD Mahadin Sitanggang, membacakan susunan komposisi keanggotaan fraksi, badan musyawarah maupun komisi, sehubungan penggantian antar waktu (PAW) atas dua orang anggota DPRD, yakni Kiswandi yang menggantikan Sailanto dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Umar Silalahi menggantikan Zainal Purba dari Partai Amanat Nasional (PAN). (tg/rel)

Foto: Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Pematang Siantar dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Pengantar Keuangan Rancangan APBD 2016, Jumat (18/12) malam. (bataktoday/rel)

  • Bagikan