Eliakim: Wakil Rakyat Jangan Bohongi Masyarakat Siantar

  • Bagikan

Pematang Siantar, BatakToday

Sidang paripurna DPRD Kota Pematang Siantar dengan agenda tunggal penyampaian Nota Jawaban Pj Walikota Pematangsiantar atas Pandangan Umum 6 fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (raperda) APBD Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2016yang dijadwalkan hari Sabtu (19/12) pukul 19:30 WIB, harus diskors sampai batas waktu yang tidak ditentukan, karena jumlah peserta sidang tidak kuorum. Sebelumnya, skors telah dilakukan dua kali menunggu kehadiran anggota dewan, namun tak kunjung kuorum hingga pukul 22.30 WIB.

Skors pertama dilakukan pimpinan sidang pada pukul 19.30 WIB karena baru 8 anggota dewan yang menandatangani daftar hadir.

Sidang kembali dibuka pada pukul pukul 21:20 WIB, namun kembali diskors karena tidak ada perambahan tanda tangan daftar hadir. Eliakim kembali menjadwal ulang sidang satu jam ke depan terhitung sejak pukul 21.25 WIB.

Pukul 22.30 WIB sidang kembali dibuka, dan kembali tidak kuorum karena hanya satu pertambahan tanda tangan, menjadi 9 dari 30 anggota DPRD Kota Pematang Siantar.

Akhirnya sidang kembali di skors untuk ketiga kalinya, sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Sembilan anggota DPRD yang menandatangani daftar hadir adalah anggota Fraksi Partai Demokrat dan PDIP.

Kepada BatakToday, Ketua DPRD Eliakim Simanjuntak menjelaskan, tidak satu pun diantara anggota dewan yang tidak hadir memberitahukan alasan ketidakhadiran.

Ia sangat menyesalkan sikap anggota dewan yang tidak hadir tanpa pemberitahuan.

“Pada rapat Banmus, kita sudah sepakati jadwal, jadi sudah kita nyatakan kepada masyarakat bahwa kita siap untuk membahas itu (RAPBD, red). Kok kita bohongi masyarakat? Kan itunya kesalnya. Sepala jangan banmus. Kita bisa bertahan dengan alasan ketidakmampuan kita membahas dalam waktu yang singkat. Tetapi kalau begini, masyarakat sudah tau di-banmuskan. Ya janganlah kita bohongi masyarakat,” ungkap Eliakim dengan nada kesal.

Politisi Partai Demokrat ini berharap agar media menyampaikan informasi yang objektif kepada masyarakat, supaya masyarakat mengetahui partai-partai dan siapa saja wakil rakyat yang tidak hadir.

“Jangan gara-gara ketidakhadiran orang itu, jadi kami juga ikut dihakimi oleh masyarakat. Perlu media menjelaskan kepada masyarakat, supaya tau dan mengerti partai-partai mana dan siapa-siapa orang yang tidak hadir.  Karena itu pembelajaran buat masyarakat. Supaya masyarakat tau bagaimana sebetulnya yang dipilihnya, bagaimana wakilnya. Jangan nanti lembaga ini yang disalahkan,” ujar Eliakim.

Eliakim menegaskan, anggota DPRD yang tidak bersedia melanjutkan pembahasan RAPBD tahun 2016 sudah membohongi masyarakat.

“Kenapa mereka membuat pandangan fraksi? Kan pandangan fraksi-nya itu supaya dijawab pemerintah kota,” ujarnya..

Sementara itu Pj walikota Pematang Siantar menanggapi dingin ketidak hadiran para anggota dewan pada paripurna penyampaian nota jawaban.

“Kita tunggu aja, karena ini adalah proses politik yang harus kita taati. Mungkin karena untuk kepentingan rakyatlah ini makanya harus di skors,” jawabnya singkat. (AT)

Foto: Susana Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pematang Siantar nyaris kosong akibat ketidakhadiran sebagian besar anggota dewan pada sidang paripurna dengan agenda penyampaian nota jawaban Wali Kota atas

https://soundcloud.com/bataktoday-news/keterangan-ketua-dprd-siantar-eliakim-simanjuntak-atas-gagalnya-sidang-paripurna-nota-jawaban-wali-kota

  • Bagikan