Gabungan Fraksi DPRD Siantar Kritisi Kinerja & Tatakelola PD PAUS

  • Bagikan

Pematang Siantar, BatakToday-

Gabungan Komisi DPRD Kota Pematang Siantar mengkritisi kondisi Perusahaan Daerah  Pembangunan Aneka Usaha (PD PAUS) pada rapat paripurna DPRD, Rabu (30/12). Laporan Kesimpulan Rapat Gabungan Komisi yang dibacakan Sekretaris DPRD Mahadin Sitanggang mengajukan lima poin rekomendasi kepada Wali Kota untuk mendorong perbaikan tatakelola PD PAUS serta penyelesaian permasalahan yang selama ini terjadi..

Gabungan Komisi DPRD merekomendasikan agar perubahan kerjasama dengan pihak investor dapat segera di sosialisasikan. Selanjutnya, penyertaan modal yang telah dialokasikan agar sesuai dengan rencana  anggaran PD PAUS.

Selanjutnya, Gabungan Komisi juga merekomendasikan Wali Kota untuk mendorong  terjalinnya komunikasi yang baik antara Dewan Direksi dengan Badan Pengawas dalam pengelolaan PD PAUS.

Tentang penambahan penyertaan modal pada tahun 2016 yang dianggarakan pada pos pembiayaan pada RAPBD tahun anggaran 2016 sesuai dengan amanat Perda No 1 tahun 2014 dan Perda Penyertaan modal No.7 Tahun 2014, Gabungan Komisi merekomendasikan agar realisasinya dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah, dengan catatan pencairan akan dilakukan setelah ada pertanggungjawaban atas penyertaan modal tahun sebelumnya (sebesar Rp 4 miliar pada tahun 2014 dan Rp 5 miliar tahun 2015, red).

Gabungan Komisi juga meminta Wali Kota untuk tidak menyetujui pengunduran diri Direksi dan Badan Pengawas PD PAUS sebelum masing-masing petinggi PD PAUS tersebut menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada masa jabatannya.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Regional Development (InReD) Lambok Sitanggang justru menilai rekomendasi Gabungan Komisi DPRD masih terlalu lemah dan belum menyentuh inti masalah yang terjadi dalam pengelolaan PD PAUS.

Menurut Lambok, pembangunan Pasar Melanthon Siregar dengan konsep pasar tradisional semi modern merupakan bagian dari rancana kerja tahunan maupun rencana jangka menengah PD PAUS yang diajukan pada saat pembahasan penyertaan modal di DPRD.

“Pertanyaannya, apakah mekanisme perubahan rencana kerja tersebut sudah dilaksanakan sesuai prosedur?” ujar Lambok balik bertanya kepada BatakToday, Rabu (31/12) melalui pembicaraan di telepon selular.

Alumnus Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU) ini menengarai, Dirut PD PAUS melakukan manuver tanpa menjalani prosedur dalam merobah rencana kerja PD PAUS, sehingga terjadi konflik dengan sesama direksi maupun dengan Badan Pengawas yang berbuntut pengunduran diri beberapa anggota Dewan Direksi maupun Badan Pengawas.

Lebih jauh Lambok mempertanyakan studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan atas perubahan rencana tersebut.

“Sejak awal saya menduga, rencana pembangunan pasar semi modern dan perubahan menjadi pasar modern di lokasi RPH sudah melanggar RTRW Kota Pematang Siantar. Lokasi itu ada di Kecamatan Siantar Selatan. Setahu saya, di kecamatan itu tidak ada peruntukan kawasan bisnis. Demikian juga analisis dampak lingkungannya, saya duga belum dilakukan,” sergahnya.

Ditanyakan pendapatnya tentang konsekuensi penetapan status penyidikan atas dugaan korupsi di PD PAUS oleh Kejaksaan Negeri Pematang Siantar beberapa waktu yang lalu terhadap rencana pembangunan SOHO, menurutnya sebaiknya masalah hukum dituntaskan lebih dahulu sebelum melangkah lebih lanjut.

“Sebaiknya Penjabat Wali Kota sebagai pemilik PD PAUS menunda rencana baru itu, menunggu masalah hukum yang membelit PD PAUS terang benderang. PD PAUS itu milik rakyat Siantar, dan rencana investasi juga menyangkut uang rakyat yang telah maupun yang akan membayar uang muka. Harusnya Pj Wali Kota yang kekuasaannya bersifat transisi lebih berhati-hati mengambil keputusan. Ini menyangkut nasib rakyat Siantar. Pemimpin harus mengedepankan kepentingan rakyat,” tegas Lambok.

Lambok mengungkapkan keanehan sikap Pj Wali Kota yang sedemikian dalam mencampuri urusan PD PAUS.

“Kan sudah ada Badan Pengawas yang ditugasi Wali Kota untuk mengawasi dewan direksi PD PAUS. Beliau juga tentu sudah tau ada masalah antara Dewan Direksi dengan Badan Pengawas. Harusnya Pj Wali Kota mendorong agar masalah antara kedua pihak itu didudukkan pada posisi yang seharusnya, agar masing-masing bekerja sesuai porsinya. Bukannya malah intervensi dengan mengabaikan tugas dan fungsi Badan Pengawas dalam pengambilan keputusan, termasuk soal perubahan rencana kerja,” tegas Lambok.

Lambok menyarankan, Wali Kota segera mengundang BPK atau BPKP untuk melakukan audit khusus terhadap PD PAUS, supaya permasalahan yang membelit perusahaan daerah itu terang benderang.

“Rekomendasi Gabungan Komisi DPRD itu tidak cukup. Betul Dirut PD PAUS harus menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan penyertaan modal yang telah direalisasikan, tetapi pertanggungjawaban itu harus diperiksa oleh auditor negara, BPK atau BPKP,” terangnya mengakhiri pembicaraan. (AT)

Foto: Sekretaris DPRD Kota Pematang Siantar Mahadin Sitanggang saat membacakan Laporan Kesimpulan Rapat Gabungan Komisi DPRD pada rapat paripurna DPRD, Rabu (30/12). (bataktoday/at)[youtube width=”100%” height=”300″ src=”TKdcQlfOhPY”][/youtube]

  • Bagikan