DPRD Tanjungbalai Tolak Hasil Perhitungan Suara Pilkada 2015

  • Bagikan

Tanjungbalai, BatakToday-

DPRD Kota Tanjungbalai tolak hasil penghitungan suara empat  pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai. Penolakan dipicu pengabaian surat rekomendasi DPRD oleh KPU setempat untuk membuka kotak suara sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi A DPRD Kota Tanjungbalai H.Syarifuddin Harahap pada Rapat Dengar Pendapat Komisi A dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tanjungbalai, Senin (4/1).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai telah melecehkan lembaga eksekutif dengan mengabaikan surat rekomendasi DPRD Kota Tanjungbalai untuk membuka kotak suara.

“Sebelum KPU Kota Tanjungbalai melaksanakan rapat pleno terbuka penghitungan suara empat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai, kami telah mengirimkan surat rekomendasi untuk membuka kotak suara. Namun surat rekomendasi itu diabaikan, dan rapat pleno KPU tetap dilaksanakan tanpa membuka kotak suara,” pungkasnya.

Syarifuddin menegaskan, dengan diabaikannya rekomendasi dimaksud oleh KPU, maka DPRD Tanjungbalai tidak menerima hasil penghitungan suara untuk keempat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai

“Berbagai persoalan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2015 lalu telah kami laporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Sebagai terlapor Panwaslu dan KPU Kota Tanjungbalai,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A, Herna Veva, menyoroti kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tanjungbalai yang dinilainya telah melakukan pembiaran terjadinya praktik politik uang dan dugaan penyalahgunaan anggaran.

“Kami sudah melaporkan persoalan penggunaan anggaran Panwaslu sebesar Rp 2,4 milyar ini ke Bareskrim Mabes Polri,” ujar Herna di hadapan dua anggota Panwaslu Kota Tanjungbalai.

Menurut Herna, anggaran Panwaslu Kota Tanjungbalai sebesar Rp 2,4 Milyar itu tidak sesuai dengan penggunaannya.

“Panwaslu bekerja dalam mengawasi seluruh tahapan pilkada tentunya mempunyai agenda kerja. Kenyataannya, dalam proses tahapan pilkada telah banyak ditemukan pelanggaran yang berorentasi dengan dugaan money politic, salah satunya dengan ditemukannya formulir C6 yang dicontreng,” katanya

Anggota Panwaslu Kota Tanjungbalai, Abdullah, usai Rapat Dengar Pendapat mengatakan, pihaknya siap diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri.

“Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Komisi A DPRD Tanjungbalai itu, mau tidak mau, kami harus siap untuk diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri,” katanya singkat.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai Amrizal, saat dikomfirmasi  via seluler mengatakan, pihaknya bekerja berdasarkan UU Nomor 1 juncto UU Nomor 8 Tahun 2015.

“Pasal 60 Ayat 3 UU Nomor 1 juncto UU No 8 Tahun 2015, DPRD seharusnya mensukseskan usulan KPU Kota Tanjungbalai ke Gubernur. Yang berhak menunda itu adalah Mahkamah Konstitusi, tidak ada dasar DPRD Tanjungbalai untuk menghalangi proses pengesahan pelantikan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai  terpilih,”  terangnya.

Berkaitan dengan surat rekomendasi DPRD Tanjungbalai untuk membuka kotak suara sebelum rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan, Amrizal mengaku telah mengabaikan surat rekomendasi tersebut.

“Surat rekomendasi DPRD Tanjungbalai itu mendasar. Kami melaksanakan tugas sesuai dengan UU. Artinya surat rekomendasi itu kami abaikan karena tugas mereka (DPRD, red) untuk membuka kotak suara tidak ada diatur didalam UU No 1 juncto UU No 8 tahun 2015 itu sendiri,” pungkasnya. (eko)

Foto: Ilustrasi.

  • Bagikan