Jaksa Selidiki Proyek ‘Jatah’ Anggota DPRD Humbahas

  • Bagikan

Humbahas, BatakToday-

Kejaksaan Negeri (Kejari) Doloksanggul mulai melakukan penyelidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan Aek Mardugu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) senilai Rp 789.600.000.

Tim dari Kejari yang dipimpin Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Ardian melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi proyek yang ditangani oleh Dinas Prasarana Wilayah (Praswil) Kabupaten Humbahas itu, Selasa (5/1).

Ardian kepada BatakToday mengatakan, pihaknya belum dapat menyimpulkan dugaan korupsi pada proyek yang baru rampung dikerjakan namun sudah mengalami retak-retak di beberapa titik dinding penahan badan jembatan.

Pihaknya, kata Ardian, tidak akan tinggal diam dan segera akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait untuk dimintai keterangan dan meminta kontrak serta rencana anggaran biaya (RAB) proyek tersebut.

“Ini kan proyek tahun 2015, jadi masih ada tahap pemeliharaanya selama enam bulan. Meski demikian, kita akan lihat RAB-nya dulu apakah memang demikian bentuk dan bahan-bahan yang ditentukan dalam kontraknya. Jika memang nanti ada kita temukan dugaan korupsinya, kita akan segera naikkan (penyidikan,red). Kedatangan kita ke lokasi atas perintah Bapak Kajari stelah adanya laporan dan permintaan dari masyarakat untuk dilakukannya penyelidikan,” jelas Ardian.

Terpisah, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pakar Kabupaten Humbahas, Roysman Simamora mengaku pernah meminta penegak hukum untuk mengusut proyek pembangunan jembatan Aek Mardugu.

Pasalnya, menurut Roysman, proyek yang ditangani Dinas Praswil Kabupaten Humbahas dan dikerjakan oleh CV Mega Pratama itu, diduga tidak sesuai dengan bestek, karena baru siap dikerjakan sudah mengalami retakan di dinding penahan badan jembatan.

“Yang kita curigai, mengapa proyek yang baru selesai dikerjakan itu langsung retak-retak? Berarti ada yang salah dengan pengerjaan proyek itu. Untuk itulah kita meminta penegak hukum segera mengusutnya,” kata Raysman didampingi pengurus LSM Pakar lainnya, Boyde Siregar.

Sesuai hasil investigasi LSM Pakar, lanjutnya, proyek pembangunan jembatan yang bersumber dari dana DAU/DBH TA 2015 itu diduga merupakan paket milik oknum anggota DPRD Kabupaten Humbahas berinisial RLG.

Namun, untuk mengelabui masyarakat, anggota dewan tiga periode itu diduga dengan sengaja menggiring proyek itu kepada perusahaan putra kandungnya.

“Kita memiliki dasar mengatakan proyek itu jatah dia (RLG) dari Pemkab Humbahas. Salah satunya, proyek itu dikerjakan oleh perusahaan anak kandungnya. Selain itu, dia juga sering kelihatan di lokasi proyek itu. Jangan gara-gara dia anggota dewan, jadi sewenang-wenang memainkan proyek. Praktik-praktik busuk seperti itu harus dibasmi dari Humbahas ini,” ujarnya, seraya meminta agar dinas terkait untuk memerintahkan pihak rekanan membongkar kembali dinding penahan badan jembatan yang sudah retak-retak.

Proyek yang di kerjakan oleh CV Mega Pratama dengan nomor kontrak : 07/SP/BM.III/DAU-DBH/DPW/V/2015, dengan masa pelaksanaan 210 hari kalender itu, tambah Boyde Siregar, diduga salah melakukan pemasangan campuran semen hingga tembok penyangga jadi retak.

“Aparat penegak hukum jangan tutup mata. Selain itu, aparat hukum juga kita minta untuk memeriksa pekerjaan aspal hotmix dari arah Kantor Bupati Humbahas menuju Desa Purba Toruan yang juga melintasi jembatan tersebut. Karena kita mencurigai ketebalan aspal dan lebar aspal tidak sesuai dengan perjanjian kontrak,” ungkap Boyde. (FT)

Foto: Kasi Intel Kejari Doloksanggul, Ardian saat turun ke lokasi proyek pembangunan jembatan Aek Mardugu. (bataktoday/ft)

  • Bagikan