Polres Taput Terus Dalami Indikasi Penetapan Rekanan Sebelum Tender

  • Bagikan

Tapanuli Utara, BatakToday-

Enam bulan berlalu, Polres Tapanuli Utara belum juga menyelesaikan penyelidikan atas laporan LSM Obor Monitoring Citra Independen (OMCI) Sumut nomor 201/LPBJP/DPD/-SU/LSM OMCI/IV/2015 tanggal 29 April 2015 tentang dugaan pelanggaran Perpres 70 Tahun 2010 dan dugaan kolusi pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2015.

Ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan, Kasubag Humas Polres Taput AIPTU W. Baringbing mengatakan, pihaknya saat ini masih terus melakukan pendalaman materi atas laporan tersebut.

“Sejauh ini kita sudah memeriksa tujuh orang saksi dan pihak yang dilaporkan adalah Josep Nababan sudah kita panggil, namun belum hadir. Kita akan memberikan surat panggilan kedua. Setelah diperiksa selanjutnya kita akan panggil Kepala Bappeda, Indra Simaremare,” terangnya, Kamis (7/1) kepada sejumlah wartawan di Mapolres Taput.

Ketika ditanya siapa siapa saja nama yang melaporkan, Baringbing hanya ingat dua orang, yaitu Lumba Sitompul dan Maniur Manalu, namun ia menyebutkan  tujuh orang yang melaporkan.

“Masyarakat percaya saja kepada Polisi, kita akan selesaikan sesuai dengan UU yang berlaku. Jangan mencurigai penegak hukum,” ujar Baringbing dengan nada kesal.

Terpisah, Ketua LSM OMCI Sumut, Maniur Manalu ketika dikonfirmasi melalui selulernya, tidak menjawab.

Demikian halnya Indra Simaremare selaku terlapor, ketika dihubungi BatakToday melalui selulernya, juga tidak menjawab.

Sebagaimana diberitakan beberapa media, LSM Obor Monitoring Citra Independent (OMCI) Sumut melaporkan ke Polres Taput tentang dugaan pelanggaran prosedur dan praktik kolusi pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Taput.

Dalam laporannya, LSM OMCI menduga terjadi pelanggaran Perpres 70 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Taput tahun anggaran 2015.

LSM OMCI juga menduga terjadi pengangkangan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP), dengan penetapan rekanan pelaksana paket-paket pekerjaan bahkan sebelum proses pelelangan dilaksanakan. (TN)

Foto: Kapolres Taput, AKBP Dudus Harley Davidson saat melakukan temu pers beberapa waktu yang lalu. (bataktoday/tn)

  • Bagikan