ASN Humbahas Terancam Tidak Gajian Bulan Ini

  • Bagikan

Dolok Sanggul, BatakToday-

Sejak beralihnya tampuk kepemimpinan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), krisis kepemimpinan melanda kabupaten yang selama ini kaya akan prestasi itu. Salah satu buktinya, APBD tahun anggaran 2016 hingga saat ini belum diundangkan, bahkan jadwal sidang paripurna DPRD untuk pembahasan RAPBD TA 2016 masih direncanakan akan dibahas pada Senin (11/1) besok. Akibatnya, pembayaran gaji aparatur sipil begara (ASN) mengalami penundaan, diprediksi hingga bulan Pebruari mendatang.

Catatan BatakToday, setidaknya delapan tahun terakhir, APBD Kabupaten Humabahas selalu diundangkan sebelum tahun berjalan dimulai. Keterlambatan pada tahun ini diperkirakan akan memicu perlambatan pembangunan di Kabupaten Humbahas.

Sekdakab Humbahas, Saul Situmorang dalam arahannya pada rapat evaluasi kinerja fisik dan keuangan di Pendopo Bukit Inspirasi belum lama ini menyebutkan, jika R-APBD tidak selesai pada Januari maka PNS tidak gajian karena DAU ditahan oleh pemerintah pusat.

Mantan kepala Bappeda itu juga menjelaskan adanya SKPD yang tidak memiliki emosional bahkan tidak bisa dihubungi baik langsung maupun melalui selular.

Beberapa waktu belakangan, beredar perbincangan dikalangan eksekutif, di level eselon II saja tidak terbangun komunikasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan.

Kemelut krisis kepemimpinan ini memaksa Sekdakab, menerbitkan surat himbauan No: 13/Humas/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang isinya agar pimpinan SKPD maupun Camat untuk selalu mengaktifkan dan merespon komunikasi dengan pimpinan melalui selular. Pimpinan SKPD maupun Camat juga diharuskan melaporkan nomor kontak selular kepada Bupati melalui Kabag Humas Setdakab Humbahas.

Menanggapi kondisi itu, warga Dolok Sanggul, Erikson Simbolon ketika diminta tanggapannya mengatakan, kepemimpinan di Humbahas pasca pergantian rezim terlihat kaku, sehingga pemerintahan tidak berjalan sebagaimana lazimnya.

“Masing-masing pimpinan SKPD berlindung dibalik idealisme, sementara pucuk pimpinan menerapkan gaya kepemimpinan yang bertolak belakang dengan pemimpin sebelumnya,” ujar Erikson.

Menanggapi terjadinya stagnasi pembahasan RAPBD tahun anggaran 2016, Erikson menilai ada masalah pada kedua pihak, eksekutif maupun legislatif.

Menurut Erikson, eksekutif cenderung hanya menebar wibawa bertamengkan peraturan perundang-undangan, tanpa berupaya melakukan komunikasi politik yang memadai dengan pihak legislatif. Dilain sisi, legislatif berupaya menkan eksekutif dengan dalih kepentingan rakyat.

 “Legislatif berupaya menggertak eksekutif dengan dalih kepentingan rakyat, padahal rakyat tahu, ada udang dibalik batu,” bebernya.

Mantan anggota DPRD era orde baru itu mempertanyakan rakyat mana yang dimaksud oleh legislatif.

“Apakah rakyat yang dimaksud adalah anak maupun istri serta keluarga dekat?” ujar Erikson.

Meski demikian, menurut Erikson, eksekutif sebagai domain utama penyusunan anggaran harus fleksibel dalam membangun komunikasi dengan legislatif. Ia juga mengimbau agar kedua belah pihak mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang mempertahankan ego masing-masing.

“Kalau masing-masing pihak mempertahankan egonya, rakyat Humbahas yang menjadi korban. Jadi kita berharap eksekutif dan legislatif membuang ego demi rakyat Humbahas,” imbuhnya.

Erikson juga melihat terjadi pelemahan korsa pada fase transisi kepemimpinan di Humbahas. Sebelumnya, tarik menarik kepentingan baik politik maupun birokrasi selalu muncul dalam praktik pemerintahan di Humbahas, namun selalu ada win-win solution dalam menyelesaikan perselisihan.

“Eksekutif saat ini tidak kompak, berbeda dengan kepemimpinan Bupati sebelumnya yang didukung secara all out oleh semua SKPD. Bahkan keseriusan SKPD dalam memimpin tidak terlihat. Diduga  ada rajutan benang yang terputus pada sistem kepemimpinan,” tandasnya. (FT)

Foto: Kantor Bupati Humbang Hasundutan. 

  • Bagikan