Hari ini Penandatanganan MoU Program Sejuta Rumah di Sumut

  • Bagikan

Medan, BatakToday-

Dalam mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara akan bekerjasama dengan DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Utara, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sumatera Utara, Perum Perumnas Regional I Sumatera Utara, dan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.

Kerjasama diawali dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta penyediaan prasarana, sarana dan fasilitas umum yang direncanakan dilaksanakan pada hari ini, Kamis (21/1).

Demikian terungkap pada pertemuan antara Plt Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi dengan pihak terkait pada Selasa (12/1) di ruang kerja.

Hadir dalam kesempatan  itu Kepala Biro Pembangunan Provinsi Ibnu Hutomo, Kabid Perumahan dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman Ida Mariana, Dirut PT Bank Sumut Edie Rizliyanto, Ketua DPD REI Sumatera Utara Umar Husin, dan pengurus REI di antaranya Dody Thahir dan Indra Kusuma.

Pertemuan tersebut membicarakan berbagai persoalan yang dihadapi pengembang di Sumatera Utara dalam memenuhi target program nasional sejuta rumah.

Meskipun Pemprov Sumatera Utara telah menerbitkan surat edaran agar kabupaten/kota mendukung program pengadaan sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah termasuk kemudahan perizinan dan penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum, namun para pengembang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih mengeluhkan mahal dan berbelitnya perizinan membangun rumah di kabupaten/kota.

“Ada daerah yang memasang tarif Rp 2 juta per unit rumah dan proses perizinannya lama, ini yang membuat pengembang kesulitan,” kata Umar Husin.

Menurut Umar, harusnya para pengembang yang membangun perumahan rakyat yang berpenghasilan rendah mendapat perlakuan yang berbeda dengan pengembang yang murni tujuan komersil.

Menanggapi hal tersebut, Tengku Erry Nuradi meminta dilaksanakan pertemuan yang melibatkan pihak-pihak terkait termasuk pemkab/pemko untuk membahas dan mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Sementara itu, Kabid Perumahan dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman Ida Mariana menjelaskan, penandatanganan MOU Pemprov Sumatera Utara dengan pengembang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan dukungan pemerintah.

Dukungan pemerintah yang dibutuhkan di antaranya membantu penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum seperti jalan, air minum, sanitasi dan penerangan jalan umum bagi perumahan baru yang dibangun.

Tahun ini, lanjut Ida, harga rumah untuk warga berpenghasilan rendah ditetapkan pemerintah Rp 117 juta. Bank Sumut Syariah akan ikut dilibatkan untuk pembiayaan pembangunan perumahan. (AFR)

Foto: Ilustrasi.

  • Bagikan