Komid Tipikor Sesalkan Pembiaran Maraknya Bangunan Bermasalah di Siantar

  • Bagikan

Pematang Siantar, BatakToday-

Komite Independen Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Komid Tipikor) menyesalkan pembiaran yang dilakukan Pemerintah Kota Pematang Siantar terhadap banyaknya bangunan bermasalah dan ilegal di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun di tepi jalan, bahkan yang memakan badan jalan di Kota Pematang Siantar.

“Sementara segelintir orang menikmatinya tanpa merasa bersalah,” tandas Direktur Eksekutif Komid Tipikor Rendy Tampubolon didampingi pengurus lainnya, saat audiensi ke Penjabat Wali Kota Jumsadi Damanik,  Senin (11/1).

Rendy mencontohkan bangunan bermasalah di Jalan Kartini, Jalan Wahidin, Jalan Cokroaminoto, Jalan Vihara, Jalan Pane dan lain-lain, yang mengakibatkan pengguna jalan terganggu, menimbulkan kemacetan bahkan kecelakaan lalu-lintas.

Ia meminta Pemerintah Kota melakukan tindakan tegas untuk menertibkan bangunan-bangunan bermasalah tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Pj Wali Kota Jumsadi Damanik mengapresiasi keperdulian Komid Tipikor terhadap penataan kota sekaligus penegakan aturan, terutama peraturan daerah.

Hanya saja, sambung Jumsadi, melihat banyaknya persoalan yang harus dibenahi dalam waktu singkat, sementara publik berharap banyak, Komid Tipikor maupun publik diminta untuk bisa bersabar.

“Prinsipnya, semua yang melanggar aturan akan kita tertibkan secara bertahap, karena kita tidak mungkin mengerjakannya sekaligus. Saya bisa merasakan keresahan masyarakat akibat adanya pembiaran selama berpuluh-puluh tahun.  Sehingga ada masyarakat yang merasa berhak menguasai hak orang lain atau ruang publik tanpa merasa bersalah, karena tak ada tindakan konkrit selama ini. Saya mohon dukungan teman-teman pers dan LSM maupun lembaga-lembaga lainnya agar penegakan aturan bisa kita lakukan,” tegas Jumsadi.

Menyinggung masalah parkir di depan Taman Hewan, Pj Wali Kota menegaskan, tidak boleh ada pihak yang merasa berwenang sendiri membuat aturan besaran biaya parkir di lokasi tersebut. Apalagi mereka terkesan memaksa sehingga membuat ketidaknyamanan pengunjung atau wisatawan yang datang ke Kota Pematang Siantar.

“Negara dan pemerintah harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan. Pemerintah tak boleh kalah dengan siapa pun yang melanggar aturan, sebab kita hidup di negara hukum,” tandasnya. (rel)

Foto: Direktur Eksekutif Komid Tipikor Rendy Tampubolon bersama pengurus lainnya saat audiensi ke Penjabat Wali Kota Jumsadi Damanik,  Senin (11/1).

  • Bagikan