Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Tanjungbalai Gunakan Bahan Tidak Bermutu

  • Bagikan

Tanjungbalai, BatakToday-

Proyek rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu sebanyak 96 unit diduga menggunakan bahan yang tidak berkualitas. Pengadaan bahan bangunan berupa papan dan kayu broti sembarang itu diduga dilakukan oleh oknum PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tangjungbalai.

Hingga hari ini Jumat (15/1/2016), sebagian bahan bangunan masih ditumpuk di lingkungan Kantor Dinas Pu Tanjungbalai, meskipun tahun anggaran 2015 sudah berlalu 15 hari.

Salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungbalai bermarga Sitorus  kepada BatakToday, Jumat ( 15/1) mengatakan,  kayu broti dan papan untuk bahan bangunan rumah tidak layak huni itu didatangkan oleh Ganti, seorang PNS di Dinas PU Kota Tanjungbalai. .

“Tanyakan saja sama Pak Ganti, sebab dia lah yang mendatangkan bahan papan dan kayu broti ini. Semua bahan bangunan ini kami antarkan ke rumah yang mau direhab. Sedangkan jumlahnya berdasarkan kebutuhan dari rumah yang mau direhab. Wajar sajalah ada yang rusak, sebab tidak semua papan dan kayu brotinya  bagus,” katanya .

Ilham (30), salah seorang warga di lokasi ketika memeriksa tumpukan bahan bangunan  itu  mengatakan, papan dan  kayu broti yang dipergunakan untuk rehab rumah tidak layak huni kurang  bermutu .

“Kalo beginilah keadaan papan dan kayu broti ini, manalah bisa bertahan lama ini Bang. Sudah kuperiksa, kayu brotinya rapuh, Jangankan paku, jarum pentol saja pun bisa masuk bila ditusukkan kedalam kayu broti itu. Begitu pula dengan papannya, tipis kebanyakan  serbuk,” tandasnya.

Sementara itu, H. Ganti yang disebut-sebut sebagai pemasok bahan bangunan rehab rumah tidak layak huni itu, saat dikonfirmasi via seluler membantah tuduhan yang dialamatkan padanya.

“Yang mabuk nyo dio tu. Aku ini kan Pegawai Negeri Sipil, mano mungkin aku bisa memasukkan bahan bangunan itu. Tidak benar apa yang dikatakannya itu.  Yang bertanggung jawab atas keadaan bahan bangunan itu bukan aku, tapi panglong,” pungkasnya.

Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungbalai Khairuddin yang akrab disapa Adek, ketika dikonfirmasi melalui selularnya, tidak menjawab meskipun aktif.

Menurut sumber BatakToday di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Tanjungbalai, anggaran proyek rehab rumah tidak layak huni untuk 96 unit itu senilai Rp  1,4 Milyar, bersumber dari APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2015.

Staf Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengungkapkan, dana proyek itu seluruhnya telah dibayarkan pada bulan Desember 2015 lalu meskipun sebenarnya belum dilaksanakan. Ia menduga, dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang diajukan dalam rangka pencairan dana ke Kas Daerah direkayasa agar uangnya bisa cair. (eko)

Foto: Salah seorang pekerja saat hendak mengangkut papan dan kayu broti dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungbalai kerumah warga yang tercatat sebagai sasaran program rumah tidak layak huni. (bataktoday/eko)

  • Bagikan