Kader PPP Kota Medan Saling Lempar Kursi‬

  • Bagikan

Medan, BatakToday-

Saling berebut Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Medan, kader dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy, terlibat saling lempar kursi.

Kedua kubu saling klaim untuk menduduki kantor yang beralamat di Jalan Sekip Baru Nomor 44, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Senin (18/1).

Kejadian berawal saat Ketua DPC PPP Medan kubu Djan Faridz, Yuni Piliang, hendak menduduki kantor yang masih dikuasai Ketua DPC PPP Medan kubu Romahurmuziy, Adjasahri.

‪Yuni Piliang mengatakan, pasca dicabutnya SK Kemenkumham oleh Mahkamah Agung, maka kepengurusan PPP Romahurmuziy sudah tidak sah, sehingga merekalah yang berhak atas pengurusan kantor tersebut.

‪”Atas dasar hukum yang telah inkracht, kami yang berhak atas kantor ini. Kalau kalian merasa tidak puas, mari kita sama-sama keluar dari kantor ini, dan menetapkan status kantor stagnan, sampai ada SK baru dari Kemenkumham,” tegas Yuni.

‪‎Pernyataan Yuni membuat sejumlah kader PPP pendukung Adjasahri berang.

Mereka lalu melempar kursi ke arah kubu Yuni, yang kemudian juga membalas dengan lemparan kursi ke kubu Adjasahri.

‪”Saya kader PPP. Mana SK kamu (Yuni Piliang, red). Kalau ada yang tidak senang, perang. Saya sudah tiga puluh tahun di PPP mau kau usir. Kau masih anak kemarin sore,” hardik salah seorang kader yang tak ingin namanya disebut.

‪Aksi saling lempar kursi itu berakhir setelah kedua Ketua DPC melerai masing-masing kader mereka.

‪Ketua DPC PPP Medan versi Romahurmuziy, Adjasahri mengaku, tidak akan membiarkan kubu Yuni merebut kantor tersebut, karena kepengurusan Yuni juga belum memiliki kekuatan hukum.

‪”Kita enggak ngerti hukum yang mana yang dia bacakan. Sebagai orang partai, harusnya dia paham, kepengurusan partai itu ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menkumham. SK kepengurusan Djan Faridz kan juga belum ada. Jadi siapa dia mengaku sebagai ketua,” ujar Adjasahri.

‪”Berdasarkan keputusan MA, yang dianulir kan hasil muktamar ‎Surabaya. Artinya, kepengurusan PPP kembali ke kepengurusan hasil Muktamar Bandung yang berakhir Juli 2016, dan itu kepengurusan kami. Jadi dia jangan seenaknya. Kalau mau disini seharian untuk silaturahmi, silahkan. Tapi kalau untuk menduduki, ya enggak boleh,” katanya.

Warga sekitar sempat ramai menyaksikan kejadian tersebut.

“Biasa lah itu. Namanya juga demokrasi,” ujar Ridwan, salah seorang warga saat menonton kekisruhan itu.

‪”Harusnya enggak perlu begitu lah. Mereka kan mengklaim partai Islam. Penyelesaiannya harusnya secara syariat lah. Kan bisa dialog, libatkan ulama-ulama. Jangan kalau mau kampanye aja berlomba-lomba menjumpai ulama. Malu kita sebagai umat Islam melihatnya,” terang Abdul, warga lainnya. (AFR)

Foto: Yuni Piliang saat koordinasi dengan jajarannya di Kantor DPC PPP Kota Medan, , Senin (18/1). (bataktoday/afr)

  • Bagikan