Rapor Kuning Ombudsman RI untuk SKPD Pemprov Sumut

  • Bagikan

Medan, BatakToday-

Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun di pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan mutu pelayanan publik sesuai amanat Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal itu disampaikannya menyikapi hasil penelitian Ombudsman RI (ORI) terhadap tingkat kepatuhan terhadap 13 pelayanan publik yang hanya mendapat nilai sedang.

Dalam pertemuan dengan perwakilan Ombudsman RI di Kantor Gubernur, Rabu (20/1/2016), Kepala Perwakilan ORI Provinsi Sumut Abyadi Siregar menyerahkan hasil penelitian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik, partisipasi publik, inovasi pelayanan publik, penguatan kapasitas, dan efektivitas pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dari 13 pelayanan publik pada 10 Satuan Perangkat Kerja Daerah Sumatera Utara, hasilnya 8 pelayanan termasuk zona hijau (tinggi), 3 pelayanan termasuk zona kuning (sedang) dan 2 pelayanan termasuk zona merah (rendah). Total nilai rata-rata dari seluruh pelayanan yang diselenggarakan Pemprovsu tersebut rata-rata bernilai 75,54 atau masuk zona kuning (tingkat kepatuhan sedang).

Erry mengucapkan terimakasih atas penelitian yang dilaksanakan Ombudsman RI di lingkungan Pemprovsu maupun lima kabupaten lainnya di Sumut, yaitu Deliserdang, Medan, Langkat, Dairi dan Serdang Bedagai. Plt Gubsu berharap hasil penelitian bisa menjadi acuan para SKPD di jajarannya maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan.
“Terimakasih sudah melakukan penelitin. Masih adanya SKPD yang memberikan layanan dengan kualitas yang rendah menjadi masukan bagi kami. Ke depan SKPD harus melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik. Saya minta penelitian ini ditindaklanjuti,” ujar Erry Nuradi.

Plt Gubernur mengatakan, peningkatan pelayanan bagi masyarakat merupakan komitmen pihaknya, dimana tahun 2016 Pemprovsu akan menyediakan layanan call center untuk memberikan layanan lebih baik lagi kepada masyarakat dengan program Smart Province. Ia juga berharap agar ke depan, Ombudsman RI bisa melakuan penelitian terhadap seluruh SKPD yang ada.

Kepala Perwakilan ORI Provinsi Sumut Abyadi Siregar menjelaskan, penelitian dilakukan berkelanjutan sejak tahun 2013 terhadap produk pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah se Indonesia. Pada tahun 2015, penelitian diselenggarakan pada bulan Maret hingga Mei 2015.

“Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dari 13 produk layanan administrasi termasuk dalam zona kuning, dengan predikat kepatuhan ‘sedang’. Hasil ini perlu disikapi secara positif dengan upaya perbaikan dan komitmen pimpinan,” ujar Abyadi.

Abyadi Siregar dalam kesempatan itu didampingi para asisten, yaitu Ricky Nelson Hutahaean, Tetty Nuriani Silaen, Edward Silaban, dan Hana Ginting.

Abyadi mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian, Ombudsman menyarankan Pemprov Sumut dapat menyelenggaraka program sistematis implementasi standar pelayanan publik secara mandiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Sekira diperlukan, Ombudsman RI bersedia membantu atau memfasilitasinya,” katanya.

SKPD yang dinilai adalah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya meraih nilai 87,00), Dinas Binamarga (Pemanfaatan Tanah pada Ruang Milik Jalan, nilai 93,00), Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara (Surat Izin Penangkapan Ikan, nilai 55,00, Surat Izin Usaha Perikanan nilai 55,00, Sertifikasi Kelayakan Pengolahan/SKP nilai 55,00).

Selanjutnya Dinas Kesejahteraan dan Sosial (Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah Langsung/Tidak Langsung nilai 48), Dinas Koperasi UKM (Pelayanan Pengesahan Badan Hukum/Akta Pendirian Koperasi nilai 96,00), Dinas Pendapatan Daerah (Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK nilai 95,00), Dinas Perhubungan (Penerbitan Izin Trayek Angkutan nilai 93,00).

Selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Rekomendasi Revitalisasi Pasar Tradisional nilai 17,00), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Rekomendasi Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran Bibit Ternak kedalam dan keluar Provsu nilai 96,00; Surat Keterangan Kesehatan Hewan nilai 96,00), dan UPT Samsat Sidikalang (Surat Tanda Nomor Kendaraan nilai 96,00).

Kategorisasi penilaian adalah nilai 0-50 tingkat kepatuhan rendah (zona merah),  51-80 tingkat kepatuhan sedang (zona kuning), dan nilai 81-100 tingkat kepatuhan tinggi (zona hijau). (AFR)

Foto: Pertemuan Perwakilan Ombudsman RI dengan Plt Gubernur Sumatera utara Tengku Erry Nuradi di Kantor Gubernur Jalan Diponegoro Medan, Rabu (20/1/2016). (bataktoday/afr)

  • Bagikan