BP2HP Provsu ‘Jarah’ Pinus Rakyat Humbahas

  • Bagikan

Doloksanggul, Bataktoday –

Hanya dengan secarik Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu yang diterbitkan oleh Balai Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) melalui kepala desa, pengusaha kayu membalak pinus rakyat di Humbahas. Ironisnya, penebangan pinus rakyat itu dilakukan tanpa didampingi petugas BP2HP maupun Dinas Kehutanan setempat.

Diduga checking crusing maupun pengawasan blok kerja tebangan tidak dilakukan petugas BP2HP.

Kepala Dinas Kehutanan Drs Laurencius Sibarani, Senin (25/1) di ruang kerjanya kepada BatakToday membenarkan terjadinya penebangan kayu pinus di Desa Huta Soit Kecamatan Lintong Nihuta yang ditumpuk pada tempat penimbunan  kayu (TPK) atas nama Jampi Hutasoit.

“Terkait adanya penebangan itu, sama sekali tidak kita ketahui, bahkan tim sudah diturunkan untuk menelusurinya. Dan penebangan pinus juga sudah kita lapor kepada Bupati. Pemainnya, Jampi Hutasoit dengan menggunakan SKAU yang diterbitkan oleh kepala desa,” katanya.

Laurencius menjelaskan, hasil penelusuran timnya, penebang sudah memberangkatkan kayu log pinus dengan muatan satu unit tronton pada Kamis pekan lalu, dengan mulus tanpa hambatan. Kegiatan penebangan hingga pemberangkatan kayu log dilakukan tanpa melibatkan instansinya.

“Jangankan izin, koordinasi sajapun mereka tidak lakukan,” imbuhnya.

Dijelaskannya, sebelum ini pengusahaan kayu log pinus rakyat diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No 30 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hutan yang Berasal dari Hutan Hak. Namun peraturan itu kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.21/Men-LHK-II/2015 tanggal  1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Dari Hutan Hak.

“Dasar peraturan yang mereka gunakan sekarang Permen LHK No 21 Tahun 2015 yang mulai diberlakukan pada 1 Juni 2015. Disana disebutkan bahwa kades sudah di-diklat untuk menjadi penerbit angkutan kayu. Bahkan fungsi dinas kehutanan kabupaten nyaris tidak dilibatkan dalam peraturan itu,” kesalnya.

Akibat perubahan peraturan itu, fungsi Dinas kehutanan (Dishut) daerah terkebiri, digantikan oleh kepala desa, yang menurut Laurencius kompetensinya sangat terbatas.

“BP2HP inilah yang menerbitkan Surat Keterangan (SK) penerbit angkutan kayu dan menetapkan kepala desa sebagai penerbit SKAU,” tukasnya.

Ditanya terkait checking crusing maupun pengawasan blok kerja tebangan yang diduga tidak dilaksanakan dan berpotensi menimbulkan bencana pada masa datang, mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Humbahas ini mengatakan, pihaknya tidak pernah dilibatakan, bahkan fungsi koordinasi juga tidak berjalan.

“Padahal yang kita tahu BP2HP tidak pernah turun kelapangan guna melakukan survey kelayakan. Bahkan Permen LHK No 21 Tahun 2015 itu tidak memberikan ruang koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Kehutanan setempat,” jelasnya.

Masyarakat peduli hutan, Jerry Marbun, hari ini Selasa (26/1/2016) mengatakan, persoalan hutan dan kayu tidak semudah BP2HP mendiklat para kepala desa menjadi penerbit SKAU. Disamping itu, SDM maupun kewenangan Kepala Desa untuk menentukan suatu lokasi bersih dari kawasan hutan serta riwayat kayu tanaman pinus apakah milik masyarakat sesungguhnya atau hasil reboisasi pemerintah sebelumnya, juga patut dipertanyakan.

“Untuk menentukan itu, petugas menggunakan data dan alat, misalnya GPS,  bukan bermodalkan pengakuan semata. Jika terjadi bencana akibat penebangan, ini menjadi tanggung jawab siapa. Pengusaha kayu hanya berorientasi untung semata, jarang penguasa melihat potensi bencana yang akan timbul,” pungkasnya. (FT)

Foto: Truk logging pengangkut kayu pinus pada salah satu Tempat Penimbunan Kayu (TPK).. (bataktoday/ft)

  • Bagikan