KontraS Sumut: Pemerintah Kangkangi Kebebasan Warga Negara

  • Bagikan

Medan, BatakToday –

Menyikapi pengusiran paksa eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dari Mempawah, Kalimantan Barat, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut menilai pemerintah telah mengangkangi kebebasan warga negara dalam berserikat dan berpendapat.

Pengusiran tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan amanat UUD 1945 Pasal 28 (e), bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Demikian dijelaskan Koordinator KontraS Sumut, Herdensi Adnin saat menyampaikan keterangan persnya di Medan, Rabu (27/1).

Dikatakannya, sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, pemerintah seharusnya memberikan solusi dan perlindungan atas persoalan eks anggota Gafatar.

“Bukan melakukan pemulangan secara paksa. Karena pemulangan paksa ini tidak hanya mencerminkan negara telah mengkangkangi kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat, tetapi juga mencederai hak untuk memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal di wilayah negara,” tegasnya.

Seharusnya, terang Adnin, negara tidak boleh membiarkan terjadinya praktik diskriminasi terhadap warga negara, apalagi terlibat pada praktik diskriminatif tersebut.

Negara tidak boleh membiarkan sekelompok orang melarang, menghalang-halangi, mengancam dengan kekerasan, setiap individu untuk memilih pekerjaan, mendiami dan bertempat tinggal di lokasi dalam wilayah hukum Indonesia, apalagi terlibat dalam perampasan hak milik individu atas alasan suku, agama, rasa, dan antar golongan.

“Sebaliknya, negara harus mampu menjamin hak tersebut, dan wajib mengambil langkah-langkah hukum, politik dan administratif terhadap pihak-pihak yang melakukan perampasan terhadap hak-hak tersebut,” ujarnya.

Untuk itu, KontraS Sumut menuntut pemerintah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pembakaran dan perusakan bangunan dan tanaman milik anggota Gafatar. Pemerintah diminta melakukan perlindungan secara maksimal terhadap semua anggota Gafatar dari tindakan diskriminatif dan anarkisme.

“Kita menuntut pemerintah melindungi semua aset ekonomi milik anggota Gafatar, serta pemerintah mengembalikan semua aset ekonomi anggota Gafatar,” katanya.

Ditambahkannya, agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan kriminalisasi terhadap seluruh anggota Gafatar, dan memperlakukan semua anggota Gafatar sebagai korban kekerasan dan diskriminasi, yang membutuhkan intervensi maksimal dari negara. (AFR)

Foto: Ilustrasi.

  • Bagikan