Parlindungan Purba: Pemerintah Segera Tetapkan Harga Pangan

  • Bagikan

Medan, BatakToday –

Ketua Komite II Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI Parlindungan Purba meninjau pelaksanaan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) milik milik Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan Medan, Kamis (28/1).

Kesempatan itu, Parlindungan meminta agar pemerintah segera mengendalikan dan menetapkan harga pangan di pasar.

Kenaikan harga kebutuhan khususnya sektor pangan saat ini menjadi perhatian semua pihak, karena menyangkut kepentingan bersama. Tidak saatnya lagi pemerintah menunda untuk melakukan pengendalian harga pasar.

“Harus segera, karena jika tidak akan semakin sulit ini. Kita minta kepada pemerintah segera menetapkan harga pangan,” katanya.

Kehadiran Parlindungan bersama rombongan di RPH Medan untuk melakukan pengecekan secara langsung proses pemotongan hewan untuk kebutuhan masyarakat Kota Medan.

Sebagaimana data dari PD RPH Medan, saat ini rata-rata pelaksanaan pemotongan hewan (lembu) adalah 10-15 ekor per hari. Dengan harga jasa potong sapi Rp 85.000.

Sementara, RPH Medan tak punya kewenangan untuk menentukan harga sapi hidup yang dibeli oleh pedagang.

“Akibatnya, harga daging yang dibeli masyarakat di pasar melambung tinggi tanpa terkontrol dengan baik. Data harga daging di Medan terakhir berkisar Rp 105.000-Rp 120.000 per kilogram. Sedangkan harga di RPH untuk sapi hidup bervariasi antara Rp 35.000-Rp 45.000 per kilogram hidup,” jelas Parlindungan usai peninjauan tersebut.

Menurut Parlindungan, kondisi ini semakin gaduh pasca adanya kebijakan pemerintah menetapkan PPN 10 persen untuk sapi impor.

Parlindungan menjelaskan, seharusnya harga daging di tingkat konsumen itu adalah 2,5 kali harga per kilogram hidup.

“Jadi kalau harganya Rp 100.000 per kg di konsumen, harga hidupnya Rp 40.000 per kg itu normal saja. Nah, PPN tadi ciptakan spekulan, pemerintah harus teliti dulu baru keluarkan kebijakan” tegasnya.

‪Anggota DPD RI asal Sumatera Utara ini merekomendasikan agar pemerintah segera merealisasikan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Badan Pangan Nasional. Badan dimaksud akan dapat mengontrol dan menentukan harga pangan.

Menurutnya, saat ini pemerintah telah berhasil menetapkan harga bahan pangan beras, namun untuk komoditi lain diharapkan pemerintah harus lebih tegas lagi soal harga-harga pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.

‪Parlindungan menambahkan, pemerintah juga harus menyediakan cadangan pangan yang cukup di pusat dan daerah. Cadangan pangan ini berfungsi sebagai alat bantu jika sewaktu-waktu terjadi musibah yang datang secara tiba-tiba.

“Bukan hanya itu, ke depan juga kita minta pemerintah pusat dan daerah harus memikirkan dan mengembangkan budidaya sapi lokal, karena potensi untuk pengembangannya juga cukup baik,” katanya. (AFR)

Foto: Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba saat meninjau proses pemotongan hewan di PD RPH Kota Medan, Kamis (28/1).(bataktoday/afr)

  • Bagikan