Sumut Butuh Tambahan Pasokan Listrik 1000 MW

  • Bagikan

Medan, BatakToday –

Sumatera Utara hingga kini masih butuh suplai listrik baru minimal 1.000 MW. Kebutuhan ini untuk menjamin peningkatan investasi yang diproyeksikan di daerah ini.

Meski kondisi kelistrikan Sumut saat ini surplus 111 MW, namun investasi dan industri di Sumut bakal jalan di tempat apabila solusi krisis listrik dan gas tidak teratasi.

Tambahan minimal 1.000 MW ini untuk antisipasi dua tahun ke depan, karena pelanggan yang masih waiting list saja mencapai 500 MVA, belum lagi memenuhi permintaan ke depannya.

“Sumut adalah pusat pertumbuhan ekonomi Indonesi wilayah Barat. Namun, tanpa ada energi, akan sulit bagi Sumut untuk berkembang. Karena itu kebutuhan listrik dan gas sangat penting,” tegas Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi saat memimpin rapat pembahasan energi bersama Komite II DPD RI di Kantor Gubsu, Senin (21/1).

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba beserta anggota Wa Ode Hamsinah Bolu (Sulawesi Tenggara), Habib Ali (Banten), Matheus Stefi (Ambon), Dailami Firdaus (Jakarta), Nurbaeti Arlita (Kalbar), Rini Damayanti (Bengkulu), Rosti Uli Purba (Riau), Marhany Pua (Sulut), Rusli Rachman (Bangka Belitung), HM Mirza Wardana (Kaltim), Rafli Kande(Aceh), Novi Chandra (Sumbar), dan Asmawati (Sumsel).

Hadir juga Pl Asisten Ekbang Ibnu Hutomo, Kepala Divisi Operasi PLN regional Sumatera Iwan Agung, General Manager PT PLN Sumut Agung Nugraha, jajaran kepala SKPD Pemprovsu, Pertamina, PGN, Kadin, APINDO, dan Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) Sumut.

Pj Gubernur memaparkan berbagai kendala soal energy, diantaranya masih minimnya pasokan listrik, harga gas untuk industri di Sumut yang termahal di Indonesia sehingga menyebabkan industri kalah bersaing, serta panjang dan lamanya proses perizinan pembangkit listrik mikro hidro.

Dijelaskannya harga gas di Singapura hanya 6 US$ per mmbtu, di Jawa 8 US$,  sedang di Sumut mencapai 13,5 US$.

“Ini sangat memberatkan pelaku industri kita, sehingga mereka sulit bersaing,” ujar Erry.

Dia juga memaparkan, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Sumut dengan potensi mencapai 1.000 MW mengalami stagnasi.

“Sulitnya mendapatkan perizinan yang bisa memakan waktu 4-5 tahun dan kendala akses permodalan menjadi kendala utama para pengusaha,” ujarnya.

Dalam Rapat tersebut, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba dan segenap anggota DPD RI benjanji akan menyampaikan hasil rapat dalam pembahasan di tingkat pusat.

“Kami akan menggelar rapat tindaklanjut dengan pihak yang berwenang, dan usulan ini akan menjadi bahan bagi kami,” ujar Parlindungan.

Dalam kesempatan itu GM PT PLN Sumut Agung Nugroho memaparkan, saat ini jumlah total pelanggan di SUmut mencapai 3.171.291 dengan daya mampu rata-rata 1.751 MW. Beban Puncak rata-rata 1.721 MW  dan cadangan rata-rata 111MW. Cadangan pasokan daya mampu rata-rata tahun 2015 terdiri dari pembangkit Sumbagut 1.362 MW, IPP 21 MW, Excess Power 44 MW, sewa PLTD 254 MW, dan transfer Inalum rata-rata 70 MW.

PLN melakukan pembelian listrik dari IPP/EP kapasitas di bawah 10 MW pada tahun 2015 yang sudah beroperasi 11 unit (82MW), dimana sudah PPA 44 pengembang (378 MW), proporsal yang sudah masuk 142 pengembang (1.080 MW).

Tambahan pembangkit di Sumbagut pada tahun 2015 sebanyak 380 MW, terdiri atas PLTU Pangkalan Susu 200 MW dan PLTMG Arun 180 MW.

Menurutnya, pada tahun 2016 akan ada tambahan pembangkit baru masuk ke sistem Sumbagut dengan total 460 MW, diantaranya dari PLTA Wampu 45 MW rencana COD (comercial operation date) Februari 2016, Marine Vessel #1 240 MW rencana COD April 2016, PLTP Sarulla 100 MW rencana COD November 2016, MPP Sumut 75 MW rencana COD 2016. (AFR)

Foto: Pertukaran cinderamata antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada rapat pembahasan energi bersama Komite II DPD RI di Kantor Gubsu, Senin (21/1).

  • Bagikan