Komisi X DPR RI: Infrastruktur Pendidikan Sumut Mengecewakan

  • Bagikan

Medan, BatakToday –

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, HAR Sutan Adil Hendra mengatakan, dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan bidang pendidikan menjadi agenda kunjungan kerja (kunker)  Komisi X DPR RI, diantaranya pengawasan tentang pelaksanaan kurikulum 2013 yang telah disempurnakan tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, dan kesiapan menyongsong pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di daerah.

Untuk kunjungan kali ini, komisi X meninjau langsung beberapa sekolah yang ada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Setelah meninjau langsung beberapa sekolah, Sutan menyayangkan sekolah yang dikunjungi belum siap melaksanakan Ujian Nasional, karena masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, seperti komputer.

Oleh kerenanya, Sutan berjanji, Komisi X  DPR RI akan terus mendorong agar pemerintah pusat membantu Pemprovsu untuk meningkatkan pendidikan di Sumatera Utara.

“Komisi X akan terus mendorong pemerintah pusat untuk membantu Pemprovsu agar pendidikan di Sumatera Utara menjadi lebih baik ke depan,” katanya saat berkunjung ke Pemprov Sumut bersama  hadir bersama dr Sofyan Tan, Asdi Marang, Bambang Sutrisno, Jamal Mirdad, Yayuk Basuki, H Dedi Wahidi, Nur Hasan Zaidi, Hj Laila Istiana, yang diterima Sekda Hasban Ritonga, Kamis (4/2/2016).

Pada kesempatan itu Hasban mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam merespon kebijakan nasional sekaligus untuk menuntaskan layanan di semua jenjang, dengan komitmen yang tegas telah menetapkan kebijakan pemerintah provinsi melalui visi pembangunan tahun 2013-2018, menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara Sejahtera.

“Kita berharap dengan kunjungan ini, Komisi X DPR RI dapat mendorong pemerintah pusat untuk mengucurkan dana bantuan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lebih besar lagi, khususnya untuk infrastruktur bidang pendidikan,” ujar Hasban.

Bahwa dalam menyikapi undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 di bidang pendidikan,

Tentang pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, Hasban memastikan, Pemprovsu siap melayani pengelolaan pendidikan menengah mulai tahun 2017.

Dalam rangka pengalihan pengelolaan pendidikan menengah, Hasban menjelaskan, Pemprovsu antara lain telah menetapkan Tim Persiapan Penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 di lingkungan Dinas Pendididikan Provsu, mengangkat panitia tim penyusunan ranperda penyelenggaraan bidang pendidikan, menetapkan kelompok kerja (pokja) persiapan penerapan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014, dan mengadakan rapat koordinasi antara SKPD bersama biro terkait untuk menyikapi UU Nomor 23 Tahun 2014.

“Untuk menyongsong pelimpahan kewenangan penataan SLTA/SMK,  Pemprovsu sudah siap,” sebut Hasban. (AFR)

Foto: Sekdaprov Sumut Hasban Ritonga mangulosi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, HAR Sutan Adil Hendra saat kunker ke Kantor Gubernur Sumut.

  • Bagikan