BPK-RI Dorong Pemko Siantar Lakukan Kerjasama Regional

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday –

Perencanaan pembangunan daerah tidak bisa dilakukan hanya secara sektoral,  tetapi juga harus mempertimbangkan wilayah secara regional, misalnya antar kabupaten atau kota dalam satu kawasan. Artinya, harus ada kolaborasi antara daerah yang berbatasan untuk saling mendukung pembangunan sesuai potensi masing-masing.

Meski ada batas-batas layanan administrasi tiap daerah, tetapi jangan sampai mengganggu masuknya investasi pada wilayah suatu kawasan karena ego masing-masing daerah.

Penjabat Walikota Pematangsiantar Jumsadi Damanik saat menyampaikan paparan rencana pembangunan Kota Pematangsiantar.
Penjabat Walikota Pematangsiantar Jumsadi Damanik saat menyampaikan paparan rencana pembangunan Kota Pematangsiantar.

Hal itu diutarakan Ketua Tim BPK-RI, Dwi Sabardiana, dalam paparannya pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Ruang Data Balai Kota Pematangsiantar, Selasa (2/2/2016).

FGD yang digelar BPK-RI ini diikuti Penjabat Walikota Jumsadi Damanik, Sekda Donver Panggabean, Kepala Bappeda Reinward Simanjuntak, para Staf Ahli Walikota, Asisten Sekda, serta sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dwi menjelaskan, untuk mendorong kerjasama regional atau antar daerah dalam suatu kawasan dalam perencanaan pembangunan, Divisi Penelitian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) bersama Perwakilan BPK Sumatera Utara menggelar serangkaian Focus Group Discussion (FGD) guna mengetahui lebih dekat bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan daerah dilakukan, serta sejauh mana kendala yang dihadapi.

Menurut Dwi, pihaknya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Bappeda Sumatera Utara, dan Universitas Sumatera Utara, telah melakukan serangkaian kajian ilmiah dengan membangun FGD. Di Sumatera Utara, ada 3 kota yang menjadi fokus kajian BPK, yakni Pematangsiantar, Binjai dan Langkat.

“Dengan FGD ini, kita akan mencoba mamadukan antara teori, konsep dan kajian-kajian ilmiah yang nantinya bisa disinergikan dengan perencanaan pembangunan, sehingga semakin banyak aspirasi rakyat yang diakomodir dalam pembangunan. BPK juga siap memberikan pendapat dan masukan tentang metodologi perencanaan pembangunan, khususnya menyangkut isu-isu strategis nasional,”ujarnya.

Penjabat WalikotaJumsadi Damanik dalam paparannya mengungkapkan sejumlah rencana pembangunan Kota Pematangsiantar. Menurutnya, Pematangsiantar sebenarnya secara ekonomi sangat potensial karena berada di tengah Kabupaten Simalungun yang dikelilingi perkebunan.

Kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Simalungun, Pelabuhan Kuala Tanjung di Batubara, serta destinasi wisata Danau Toba sangat berpotensi memberi manfaat ekonomi bagi kota Pematangsiantar. Untuk itu, kota Pematangsiantar harus mempersiapkan diri melalui perencanaan yang terprogram secara berkesinambungan.

“Hanya saja, konsep perencanaan dengan operasional pembangunan kita sering terbentur karena kita masih fokus pada tahap menjalankan peraturan, belum pada tataran pencapaian pembangunan maksimal. Apalagi, tahap perencanaan kita sering bersamaan dengan tahap pelaksanaan, yang mengakibatkan banyak proyek pembangunan terlambat. Padahal pada sisi lain, publik menginginkan pembangunan bisa cepat dilaksanakan, agar hasilnya dapat segera dinikmati masyarakat,”ujar Kepala Bappeda Reinward Simanjuntak saat memberikan pemaparan singkatnya. (rel/ajvg)

Foto: Suasana Focus Group Discussion (FGD) perencanaan pembangunan daerah yang digelar BPK-RI di Ruang Data Balai Kota Pematangsiantar, Selasa (2/2/2016).

  • Bagikan