Sekjen Kemenkes Minta Manajemen RSUD Djasamen Lakukan Improvisasi

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday –

Daripada mengeluhkan regulasi rujukan berjenjang dalam mekanisme penanganan pasien BPJS, Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo dan Plt Dirjen Pelayanan Kesehatan Chairul Rajab Nasution meminta manajemen RSUD Djasamen Saragih melakukan inovasi dan improvisasi untuk membenahi kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah tersebut, sehingga pasien rujukan tidak memilih melanjutkan perawatan kesehatannya ke rumah sakit di Kota Medan atau ke rumah sakit tipe B lainnya di Kota Pematangsiantar (Rumah Sakit Vita Insani, red).

Hal itu diutarakan kedua petinggi Kementerian Kesehatan tersebut menanggapi keluhan berkepanjangan Direktur RSUD Djasamen Saragih Ria Telaumbanua dalam kunjungan kerja ke rumah sakit tersebut, Jumat (5/2/2016).

Dirjen dan Sekjen Kemenkes mengakui, keluhan serupa telah disampaikan banyak rumah sakit di Indonesia saat keduanya berkunjung ke daerah-daerah. Namun hingga saat ini, belum ada perubahan ketentuan yang berlaku mengenai rujukan berjenjang tersebut. Keduanya justru mendorong pihak manajemen RSUD Djasamen untuk berimprovisasi melakukan terobosan-terobosan, agar pasien rujukan dari rumah sakit Tipe C tidak dibawa ke Medan atau ke rumah sakit tipe B lainnya di Kota Pematangsiantar.

“Kita memahami berbagai keluhan tersebut, yang nanti akan kita coba rembukkan secara nasional agar ditemukan solusi yang tepat. Tetapi paling tidak, perbaikan JKN sudah terus kita lakukan karena hal ini merupakan program prioritas Kemenkes dalam memperbaiki layanan dasar kesehatan masyarakat,” ujar Sekjen Kemenkes.

Sebelumnya, Ria Telaumbanua mengeluhkan, sejak kebijakan rujukan berjenjang diterapkan secara ketat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), pasien yang berobat ke rumah sakit milik pemerintah ini menurun drastis. Bahkan penurunan BOR (Bed Occupancy Ratio)atau angka penggunaan tempat tidurhanya mencapai 50 persen. Padahal dengan sistem pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang kini telah memasuki tahun kedua, RSUD harus mandiri membiayai operasionalnya berdasarkan pendapatan.

Dengan status RS Tipe B Pendidikan, RSUD Djasamen tidak dibolehkan menerima langsung pasien BPJS dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), tetapi harus rujukan dari RS-Tipe C. Padahal, rata-rata, pasien rujukan RS-Tipe C memilih berobat ke Medan atau ke RS Vita Insani Pematangsiantar, yang juga rumah sakit tipe B.

“Dengan kondisi begini, bagaimana kami bisa mandiri karena minimnya pendapatan rumah sakit. Karena itulah, kami meminta adanya kebijakan dari pemerintah pusat maupun provinsi, agar rumah sakit ini tidak kolaps. Artinya, kami juga harus boleh menerima pasien BPJS dari rujukan tingkat dasar. Apalagi, pasien kami 80 % justru merupakan warga luar Kota Pematangsiantar, karena RSUD ini salah satu rumah sakit rujukan regional di Sumatera Utara,” katanya.

Senada dengan Sekjen Kemenkes, Penjabat Walikota Jumsadi Damanik meminta manajemen RSUD untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat.

“Jalan keluar tentu akan ada nantinya dengan BPJS, sehingga RSUD ini tidak sampai kolaps,” ujar Jumsadi.

Sebelumnya, rombongan Kemenkes mengunjungi Puskesmas Kartini di Jalan Dahlia.  Rombongan diterima Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar Ronald Saragih didampingi Kepala Puskesmas Renasti Bakkara. (rel/red)

Foto: Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo dan Plt Dirjen Pelayanan Kesehatan Chairul Rajab Nasution berfoto bersama Penjabat Walikota Pematangsiantar Jumsadi Damanik usai dijamu makan siang di rumah dinas walikota Jalan MH Sitorus, Jumat (5/2/2016).

  • Bagikan