Pj Walikota Siantar: Pimpinan SKPD Jangan Takut Diperiksa

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday –

Penjabat Walikota Pematangsiantar, Jumsadi Damanik meminta seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun direksi Perusahaan Daerah untuk tidak takut saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara datang memeriksa realisasi pelaksanaan anggaran  tahun 2015. Jumsadi juga meminta seluruh pimpinan SKPD untuk tidak melakukan perjalanan keluar kota saat pemeriksaan dilakukan di unit kerja masing-masing.

Penegasan itu diutarakan Pj Walikota pada acara Sosialisasi Pemeriksaan Pendahuluan BPK Perwakilan Sumut, Kamis sore (11/2) di Ruang Data Balai Kota.

“Saya minta pimpinan SKPD dan jajaran Direksi Perusahaan Daerah untuk kooperatif memberikan data, berkas atau informasi yang dibutuhkan Tim BPK. Tak perlu anda ketakutan karena ada masalah di unit kerja saudara, tetapi jelaskan saja semuanya, apa masalah, kendala dan konsultasikan apa solusinya sesuai dengan aturan,”katanya.

Di depan seluruh pimpinan SKPD dan direksi Perusahaan Daerah, Pj Walikota juga meminta kepada seluruh peserta pertemuan, agar mengupayakan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana yang pernah diterima tahun lalu.

“Untuk itulah, mari kita bersama-sama membudayakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan, sehingga kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan BPK dengan opini WTP,”ujarnya.

Ketua Tim BPK Perwakilan Sumatera Utara, Amin Monzana bersama lima anggotanya pada kesempatan tersebut menyambut baik ajakan Pj Walikota agar para pimpinan SKPD transparan dan objektif dalam memberikan keterangan. Untuk itu, pihaknya meminta agar seluruh pimpinan SKPD melalui bendahara masing-masing, untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.

Anggota DPRD Dorong BPK Lakukan Audit Kinerja

Anggota DPRD Kota Pematangsiantar, Kennedy Parapat, mendorong agar selain audit atas laporan keuangan, BPK juga melakukan audit atas kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Menurut Kennedy, yang dilakukan BPK selama ini masih sejauh pemeriksaan input, proses dan output, namun belum mencakup indikator outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak) dari pelaksanaan program dan kegiatan secara komprehensif.

Kennedy menjelaskan, total anggaran belanja sejak tahun 2010 hingga 2016 mencapai Rp 5,7 triliun yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung sekitar Rp 3,5 triliun dan Rp 2,2 triliun untuk belanja langsung. Namun penggunaan belanja sebesar itu tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik maupun kualitas infrastruktur serta penataan kota yang lebih layak huni.

“Kita harapkan BPK tidak sekedar melakukan pemeriksaan keuangan semata, namun juga melakukan pemeriksaan kinerja, sehingga masalah-masalah utama yang meyebabkan kecilnya hasil, manfaat dan dampak dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan fisk dan non fisik terhadap kualitas pelayanan publik maupun infrastruktur dan penataan kota, dapat diidentifikasi dengan baik, dan menjadi umpan balik dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik ke depan,” terang Kennedy.

Kennedy menengarai, buruknya outcome, manfaat dan dampak pelaksanaan program dan kegiatan Pemko selama lima tahun terakhir banyak dipengaruhi buruknya koordinasi antar SKPD.

“Fungsi koordinasi yang seharusnya dilakukan Sekretaris Daerah tidak jalan,” pungkas Kennedy.

Kennedy berharap, fungsi koordinasi pemerintahan dan pembangunan menjadi salah satu fokus pemeriksaan BPK-RI.

Anomali antara Temuan Hasil Pemeriksaan dengan Opini WTP

Politisi Partai Hanura ini juga berharap, dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun buku 2015, BPK-RI lebih cermat dalam memberikan opini.

Menurut Kennedy, terdapat anomali antara temuan hasil pemeriksaan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK-RI atas laporan keuangan Pemko Pematangsiantar tahun buku 2014 lalu.

Kennedy menjelaskan, 3 dari 4 kriteria laporan keuangan yang wajar belum dipenuhi Pemko Siantar, yakni kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Dibanding tahun 2013, belum ada perbaikan yang signifikan atas  kepatuhan maupun sistem pengendalian intern pada tahun 2014, namun opininya justru meningkat menjadi WTP,” pungkas Kennedy.

Kennedy merinci, meskipun terjadi penurunan temuan sistem pengendalian intern dari 13 pada tahun 2013 menjadi 11 pada tahun 2014, namun terdapat 6 temuan baru menyangkut pendapatan, piutang, kekurangan fisik kas dan penyertaan modal yang justru sangat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

“Menurut hemat saya, keenam temuan kelemahan sistem pengendalian intern tersebut sangat signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2014,” ujar Kennedy.

Hal yang sama, lanjut Kennedy, juga terjadi pada temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Berkurang satu, namun timbul temuan baru yang lebih fatal, yaitu kemahalan harga,” tukasnya.

Kennedy juga menjelaskan, terjadinya pengungkapan yang tidak memadai pada catatan atas laporan keuangan, setidaknya pada mutasi penurunan nilai aset tetap tanah sebesar Rp 3,1 miliar lebih pada Sekretariat Daerah.

“Laporan keuangan maupun lampirannya tidak memberikan penjelasan apa-apa tentang pengurangan yang nilainya signifikan tersebut,” ujarnya.

Tim Litbang BatakToday antara lain mencatat, sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas sistem pengendalian intern Pemko Pematangsiantar, terdapat enam temuan yang secara signifikan mempengaruhi keyakinan atas kewajaran penyajian saldo akun pada neraca maupun nilai realisasi pada laporan realisasi anggaran, yakni pendapatan BLUD RSUD dr Djasamen Saragih senilai Rp 1,53 miliar lebih tidak dilaporkan, dan terdapat kekurangan fisik uang di Kas Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp 86 juta lebih.

Selanjutnya, penatausahaan piutangPajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 25,6 miliar lebih belum memadai, demikian juga penatausahaan piutang retribusi pada Dinas Pasar tidak tertib dan penyajian piutang retribusi pelayanan pasar sebesar Rp 1 miliar lebih tidak didukung rincian dan dokumen yang memadai.

Kemudian, penyertaan modal Pemerintah Kota Pematangsiantar belum jelas statusnya sebesar Rp 3,38 miliar lebih, dan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp 419 juta lebih. Yang terakhir, penatausahaan dan pencatatan asettetap Pemerintah Kota Pematang Siantar belum tertib.

Tim Litbang menyimpulkan, keenam temuan tersebut sangat signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar tahun buku 2014. (rel/litbang/red)

Foto: Penjabat Walikota Jumsadi Damanik saat menyampaikan arahan pada acara sosialisasi pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan oleh Tim BPK-RI.

  • Bagikan